Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi PKS, Gerindra, dan PAN Diharapkan Berlanjut ke Pemilu 2019

Kompas.com - 25/12/2017, 05:15 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengungkapkan harapan agar koalisi antara partainya dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional pada Pilkada 2018 bisa berlanjut ke Pemilu 2019.

Apalagi, ia menilai Pilkada 2018 adalah batu loncatan untuk Pemilu 2019.

"Mudah-mudahan bisa terpelihara sampai (Pemilu) 2019. Ini merupakan satu hal yang kami harapkan," ujar Sohibul di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (24/12/2017) malam.

Meski demikian, lanjutnya, Pemilu 2019 masih lama. Koalisi masih bisa berubah, tergantung konstelasi politik nasional yang ada.

Baca juga: Pilkada Jakarta Buat PKS, Gerindra, dan PAN Solid Koalisi di Daerah Lain

"Nanti untuk perjalanannya tergantung konstelasi politik sampai 2019," ucap Sohibul.

Partainya juga masih terbuka berkoalisi dengan partai politik lainnya pada Pemilu 2019.

"Kami terus bangun (koalisi) dan tidak menutup diri. Dua hari lalu, saya bertemu dengan Pak Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat). Kami bicarakan banyak hal termasuk Pilkada," ujarnya. 

Baca juga: PKS, Gerindra, dan PAN Sepakat Koalisi Pilkada 5 Provinsi, Termasuk Jabar dan Jateng

Sebelumnya, PKS, Gerindra, dan PAN sepakat untuk berkoalisi pada Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Mereka solid berkoalisi, karena berkaca pada hasil Pilkada DKI Jakarta 2017.

Saat itu, PKS, Gerindra, dan PAN sama-sama mengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang kini menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kompas TV Menjelang tahun politik Presiden Joko Widodo berulang-ulang mengingatkan masyarakat agar tidak terpecah gara-gara beda pilihan dalam Pilkada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com