Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Golkar Tak Main-main soal Pergantian Ketua DPR

Kompas.com - 08/12/2017, 22:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi PDI-P, Junimart Girsang, meminta Partai Golkar serius dalam menentukan ketua DPR pengganti Setya Novanto bila nantinya ada pergantian.

Ia menyadari, posisi ketua DPR memang menjadi hak Fraksi Partai Golkar. Namun, jika sosoknya sudah tersangkut hukum, hal itu  akan memperburuk citra DPR.

Karena itu, Junimart meminta Golkar menunjuk sosok yang tepat sebagai pengganti Novanto.

"Pilihlah ketua yang betul. Tidak seperti selama ini," kata Junimart dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

"Kami sih enggak terganggu, tapi agak-agak lucu saja. Ketua mundur, masuk yang satu, yang mundur ketua lagi. Setelah ini kami sudah tahu, setelah ini enggak tahu," ujar dia.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tidak bisa asal menunjuk anggota fraksinya untuk duduk di kursi Ketua DPR.

Junimart mengatakan, jika kembali salah memilih orang, seluruh anggota DPR kembali akan dicap negatif oleh publik.

(Baca juga: "Persepsi Mayoritas Rakyat Indonesia Ketua DPR Harus Diganti")

Politisi PDI-P itu menambahkan, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang perlu dijaga marwahnya oleh setiap anggota dan pimpinannya.

"Jangan sampai jadi main-mainan di masyarakat juga ini. Saya secara pribadi dan fraksi kami tidak merasa terganggu. Kami hanya menyampaikan fakta yang ada ke publik, inilah fakta itu," ujar Junimart.

"Tapi tolonglah supaya DPR juga tidak menjadi barang mainan di luar, tidak menjadi bahan cemoohan di luar karena perilaku orang-orangnya," kata dia.

Kompas TV Selama poses hukumnya belum berkekuatan hukum tetap, selama itu pula Setya Novanto masih akan mendapat gaji ataupun tunjangan dari DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com