Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, PBNU Protes soal Yerusalem ke Kedubes Amerika Serikat

Kompas.com - 07/12/2017, 17:31 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada Jumat (8/12/2017).

Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman keras PNBU terhadap pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, menggantikan Tel Aviv. Padahal, saat ini Yerusalem merupakan ibu kota Palestina.

"Dari keluarga besar NU akan kirim perwakilan pengurus dalam jumlah ratusan saja datang ke kedubes Amerika Serikat, usai shalat Jumat untuk menyatakan sikap," ujar Sekretaris Jenderal PBNU, Helmi Faishal Zaini di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Menurut Helmi, saat ini pengurus NU di berbagai daerah telah banyak menyampaikan masukan ke PBNU. Karena itu, PBNU pun inisiatif untuk mewakili, serta menyampaikan masukan-masukan tersebut.

(Baca juga: PBNU: Pengakuan AS atas Yerusalem Akan Buat Konflik Tak Berkesudahan)

Selain itu, menurut Helmi, PBNU juga telah berkomunikasi dengan para pemuka agama dan organisasi atau kelompok di sejumlah negara menanggapi persoalan ini.

"Aspirasi dari daerah sudah mengalir, tapi sementara akan kami wakili dulu oleh keluarga besar NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat, GPNU, Pagar Nusa. Diwakili anak-anak muda ini untuk menyampaikan sikap PBNU," ucap Helmi.

Helmi berharap sikap keras PBNU tersebut akan didengar oleh negeri Abang Sam (AS) tersebut, sehingga mengubah pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mudah-mudahan sikap ini didengar dan ada perubahan-perubahan yang mendasar. Sebab kami memandang ini akan merugikan Amerika Serikat sendiri," tutur Helmi.

"Pasti desakan-desakan di seluruh negara-negara Asia dan Timur Tengah agar pemerintahnya mengusir duta besarnya akan meningkat. Karena ini bentuk perlakuan yang sangat melanggar HAM dan kesepakatan di PBB," ujar dia.

(Baca juga: Delapan Negara Desak Dewan Keamanan PBB Bertemu Bahas Yerusalem)

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Keputusan bersejarah itu disebut berisiko memicu timbulnya kekerasan baru di Timur Tengah.

Menurut Trump, Israel adalah negara yang berdaulat dengan hak seperti setiap negara berdaulat lainnya untuk menentukan ibu kotanya sendiri.

Pengakuan tersebut dianggap Trump sebagai sebuah fakta penting untuk mencapai perdamaian antara kedua belah negara yang selama ini berkonflik.

Menurut pengusaha properti itu, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

(Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Pengakuan Sepihak AS atas Yerusalem Picu Demonstrasi Massa)

Pemerintah AS juga memulai memproses perpindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Aksi ini merupakan salah satu pemenuhan janji kampanyenya kepada para pemilihnya.

Trump menyatakan keputusannya menandai dimulainya pendekatan baru untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Dia mengklaim pemerintas AS tetap bertekad mengejar kesepakatan damai terhadap wilayah itu.

Donald Trump akan mengutus Wakil Presiden AS Mike Pence, yang akan berkunjung ke Yerusalem dalam beberapa hari mendatang.

Yerusalem memang menjadi kota yang diperebutkan selama beberapa dekade. Sebuah kota yang dianggap suci oleh umat Yahudi, Islam, dan Kristen.

Kompas TV Presiden Trump memerintahkan kedubes AS pindah ke Yerusalem.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com