Ingin Aklamasi, Kubu Airlangga Lobi Idrus agar Tak Maju di Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu Airlangga Hartarto tengah melobi Idrus Marham agar tak ikut mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dengan begitu, diharapkan Airlangga akan menjadi calon tunggal dan bisa terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar.

Hal ini diungkapkan oleh Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid, yang juga mendukung Airlangga untuk aklamasi.

"Kalau bicara masalah ketua umum, saya yakin dan Insya Allah lihat dari angin DPD I dan DPD II kita berharap pemilihannya bisa aklamasi (untuk Airlangga)," kata Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (5/12/2017).

Nusron mengatakan, saat ini calon selain Airlangga yang hendak mencalonkan diri sebagai ketua umum hanya lah Idrus Marham, Sekjen sekaligus Plt Ketua Umum Golkar saat ini. Apabila Idrus tidak maju, maka bisa dipastikan Airlangga akan menjadi calon tunggal.

Baca juga : Siap Jadi Ketua Umum Golkar, Idrus Marham Merasa Dapat Restu Jokowi

"Sedang berdialog dan berkomunikasi (dengan Idrus). Tapi insyaallah kita bisa selesaikan secara cepat urusan Golkar," ucap dia.

Kepala BNP2TKI ini menyebut, persaingan merebutkan posisi ketua umum hanya akan menimbulkan luka dan friksi di Partai Beringin. Padahal, Golkar harus segera bersiap menghadapi pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019.

"Sementara, memulihkan luka itu biasanya butuh waktu satu tahun," ucap Nusron.

Nusron juga menyebut bahwa Airlangga sudah mengantongi 33 dukungan dari pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I (Provinsi) Partai Golkar. Hanya DPD Golkar Papua yang belum memberikan dukungannya.

Nusron pun memprediksi Munaslub akan digelar pada pertengahan Desember ini. Dalam Minggu ini, kata dia, DPP Partai Golkar akan menggelar rapat pleno untuk menentukan waktu dan lokasi Munaslub.

Wacana Munaslub menguat setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek E-KTP.