Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Gerindra Lampaui PDI-P berkat UU Ormas dan Pilkada DKI

Kompas.com - 03/12/2017, 13:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) melakukan survei dengan hasil yang dianggap mengejutkan. Sebab, elektabilitas Partai Gerindra mengalahkan PDI-P berdasarkan survei nasional yang dilakukan lembaga tersebut.

Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan pada 6-20 November 2017, tingkat keterpilihan Partai Gerindra sebesar 15,2 persen, sedangkan PDI-P hanya 12,5 persen.

Berturut-turut setelahnya adalah Partai Demokrat (7,4 persen), Partai Golkar (7,3 persen), PKS (5,8 persen), PKB (5,4 persen), PPP (3,4 persen), PAN (3,3 persen), dan Partai Nasdem (3,3 persen).

Perindo sebagai partai baru diketahui memiliki elektabilitas 2,9 persen, menenggelamkan Hanura (2,4 persen).

Adapun elektabilitas PSI (2 persen), PKPI (1,8 persen), dan PBB (1,6 persen). Sementara itu, ada 25,6 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu.

(Baca juga: Elektabilitas Urutan Kedua, Gerindra Tak Mau Disebut Manfaatkan Musibah Golkar)

Poempida menuturkan, tingginya elektabilitas Partai Gerindra tidak lepas dari perannya yang bersikap kritis terhadap pemerintah. Utamanya, mengenai isu Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Isu UU Ormas cukup menggerus suara PDI-P  dan melambungkan Partai Gerindra. Ditambah dengan Pilkada DKI 2017, dengan rentetan isu tentang kepemimpinan Muslim cukup merebut simpati publik yang mayoritas Muslim," kata Poempida dalam konferensi pers hasil survei Orkestra di Jakarta, Minggu (3/12/2017).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017). Partai Gerindra menggelar acara Konferensi Nasional dan Temu Kader Partai Gerindra yang dihadiri seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra  untuk membahas masalah Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/nz/17.ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017). Partai Gerindra menggelar acara Konferensi Nasional dan Temu Kader Partai Gerindra yang dihadiri seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Gerindra untuk membahas masalah Pilkada serentak tahun 2018 mendatang. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/nz/17.
Poempida menjelaskan, responden yang memilih Partai Gerindra datang dari beragam segmen baik dari sisi geografis, ekonomi, pendidikan, dan usia. Secara geografis, dukungan terhadap Partai Gerindra merata di seluruh provinsi di Indonesia.

"Gerindra juga menjadi pilihan bagi kalangan ekonomi atas dan bawah. Dari aspek pendidikan juga merata ke responden pendidikan rendah dan tinggi," ucap mantan fungsionaris Partai Golkar itu.

(Baca juga: Gerindra: Sudah Waktunya Prabowo "Turun Gunung")

Partai Gerindra, menurut Poempida, juga mampu merebut kalangan anak-anak muda, dewasa, dan orang tua.

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Gerindra berpeluang mengukir sejarah dengan menjadi pemenang Pemilu 2019, asalkan tidak melakukan kesalahan besar. Gerindra perlu merawat basis pendukungnya di tengah stagnasi inovasi partai-partai lain.

Survei Orkestra yang dilakukan dari 6 November 2017 hingga 20 November 2017 ini melibatkan 1.300 responden dari 34 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 3 persen.

Responden adalah penduduk Indonesia berumur minimal 17 tahun dengan didasarkan pada aspek jender, geografi, sosiokultural dan sosioekonomi, serta ideologi politik responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung tatap muka dengan panduan kuesioner oleh surveyor.

Kompas TV Joko Widodo memiliki elektabilitas sebesar 53,2% sementara Prabowo Subianto memiliki elektabilitas sebesar 33,0%.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik Jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com