Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elektabilitas Urutan Kedua, Gerindra Tak Mau Disebut Manfaatkan Musibah Golkar

Kompas.com - 27/11/2017, 08:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tak sepakat jika partainya disebut memanfaatkan dinamika internal Partai Golkar sehingga menempati posisi kedua pada survei elektabilitas Poltracking Indonesia. 

Dinamik Golkar ini terkait status Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada survei Poltracking, Gerindra mendapatkan elektabilitas 13,6 persen, sedangkan Golkar 10,9 persen.

"Gerindra tidak terbiasa memanfaatkan musibah dari partai atau orang lain dan tentu saja kami prihatin dengan situasi ini," ujar Muzani seusai rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Muzani mengatakan, survei tersebut dilakukan sebelum status Novanto ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Dengan demikian, menurut dia, tak relevan jika status Novanto saat ini dikaitkan dengan penurunan elektabilitas Golkar dan Gerindra mendapatkan limpahan elektabilitas karena adanya permasalahan tersebut.

Menurut dia, jika kepercayaan publik kepada Gerindra bertambah, hal itu karena adanya gagasan dan konsep yang ditawarkan kepada rakyat terkait permasalahan-permasalahan kebangsaan.

"Kami bergerak dengan road map yang sudah kami tetapkan," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengungkapkan, salah satu faktor yang menyebabkan suara Golkar turun karena dinamika internalnya seiring kasus yang menjerat Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Hal itu berdampak pada elektabilitas Golkar meski partai tersebut bukan partai yang bergantung pada figur.

"Tetapi ini simbol. Ini memberi dampak secara elektoral, pasti. Maka, kasus ini setidaknya menjadi beban elektoral bagi Golkar," kata Hanta.

Meski demikian, Hanta menekankan bahwa hasil tersebut tidak hanya dipengaruhi karena satu faktor, tetapi juga dari sejumlah faktor.

Kompas TV Ketua Harian Partai Golkar  Nurdin Halid memastikan bahwa DPP akan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com