Elektabilitas Urutan Kedua, Gerindra Tak Mau Disebut Manfaatkan Musibah Golkar

Kompas.com - 27/11/2017, 08:53 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani tak sepakat jika partainya disebut memanfaatkan dinamika internal Partai Golkar sehingga menempati posisi kedua pada survei elektabilitas Poltracking Indonesia. 

Dinamik Golkar ini terkait status Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada survei Poltracking, Gerindra mendapatkan elektabilitas 13,6 persen, sedangkan Golkar 10,9 persen.

"Gerindra tidak terbiasa memanfaatkan musibah dari partai atau orang lain dan tentu saja kami prihatin dengan situasi ini," ujar Muzani seusai rilis survei Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

Baca: Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Muzani mengatakan, survei tersebut dilakukan sebelum status Novanto ditetapkan sebagai tersangka KPK.

Dengan demikian, menurut dia, tak relevan jika status Novanto saat ini dikaitkan dengan penurunan elektabilitas Golkar dan Gerindra mendapatkan limpahan elektabilitas karena adanya permasalahan tersebut.

Menurut dia, jika kepercayaan publik kepada Gerindra bertambah, hal itu karena adanya gagasan dan konsep yang ditawarkan kepada rakyat terkait permasalahan-permasalahan kebangsaan.

"Kami bergerak dengan road map yang sudah kami tetapkan," ujar anggota Komisi I DPR itu.

Baca juga: Akbar Tandjung Khawatir Golkar Kiamat karena Pertahankan Novanto

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengungkapkan, salah satu faktor yang menyebabkan suara Golkar turun karena dinamika internalnya seiring kasus yang menjerat Ketua Umum Golkar Setya Novanto.

Hal itu berdampak pada elektabilitas Golkar meski partai tersebut bukan partai yang bergantung pada figur.

"Tetapi ini simbol. Ini memberi dampak secara elektoral, pasti. Maka, kasus ini setidaknya menjadi beban elektoral bagi Golkar," kata Hanta.

Meski demikian, Hanta menekankan bahwa hasil tersebut tidak hanya dipengaruhi karena satu faktor, tetapi juga dari sejumlah faktor.

Kompas TV Ketua Harian Partai Golkar  Nurdin Halid memastikan bahwa DPP akan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

BKN: Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Bakal Disanksi karena Rugikan Negara

Nasional
KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

KY Sayangkan 2 Hakim PN Rangkasbitung Konsumsi Sabu di Kantor

Nasional
Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Saat Para Menteri Jongkok untuk Berfoto dengan Ketua MK-Adik Jokowi

Nasional
Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Sah, Ketua MK Anwar Usman dan Adik Presiden Joko Widodo jadi Suami Istri

Nasional
Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Kompolnas Apresiasi Kapolda Bengkulu yang Bebaskan 40 Petani Sawit

Nasional
Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Pasal-pasal yang Jadi Dalih Pemerintah Tunjuk TNI/Polri Aktif sebagai Pj Kepala Daerah

Nasional
Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi 'Diskon' 5 Tahun Penjara

Vonis 3 Terdakwa Kasus Asabri Disunat, Ada yang Diberi "Diskon" 5 Tahun Penjara

Nasional
Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

Prototipe Radar Surveillance Pussenarhanud, Mampu Deteksi Pesawat Tanpa Awak dari Jarak 100 Km

Nasional
Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

Ketua MK Nikahi Adik Presiden Jokowi Hari Ini, Tenaga Ahli KSP: Mari Berprasangka Baik

Nasional
Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Nasional
Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Nasional
Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.