Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Para Murid SD, Saut Bertanya "Ada yang Mau Jadi Ketua KPK?"

Kompas.com - 02/12/2017, 14:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, setidaknya ada sembilan nilai antikorupsi yang harus melekat pada setiap pribadi.

Nilai tersebut meliputi kejujuran, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Kesembilan nilai tersebut bisa diterapkan kepada manusia sejak anak-anak.

Hal tersebut disampaikan Saut di hadapan sejumlah murid sekolah dasar dan para orangtua serta guru dalam acara Festival Anak Jujur 2017.

"Harapan kami mengantarkan anak ini menjadi pemimpin ke depan," ujar Saut di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).

Saut meminta anak-anak jangan takut bermimpi setinggi mungkin menjadi orang sukses.

Jika kesembilan nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kata dia, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi bibit-bibit pemimpin ke depannya. Termasuk menjadi Ketua KPK.

"Ada yang mau jadi ketua KPK, enggak? Ada yang mau? Harus ada ya," kata Saut di hadapan anak-anak tersebut.

Sejumlah anak tanpa segan mengangkat tangannya. Beberapa anak lainnya tampak malu-malu mengacungkan tangan.

Jika mau jadi Ketua KPK, kata Saut, maka sejak dini harus menjadi orang yang disiplin, jujur, bekerja keras dan menjalani nilai antikorupsi lainnya.

"Sembilan nilai itu direnungi. Setuju?" kata Saut yang langsung disahuti murid SD dengan kata setuju.

Setelah itu, para murid, orangtua dan guru mengucapkan Ikrar Pendidikan Bermutu dan Berintegritas yang dibacakan.

Poin yang dibacakan antara lain mewujudkan anak Indonesia yang cerdas dan berintegritas, berkomitmen membangun pendidikan dengan menjamin sekolah dan keluarga sebagai gerbong pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, siap menjadi pribadi yang berintegritas dan menjadi teladan bagi setiap anak di Indonesia.

Saut mengatakan, KPK diberi mandat memberikan edukasi soal pencegahan korupsi, termasuk kepada anak-anak.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com