Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar Bisa Terjadi di Indonesia

Kompas.com - 22/11/2017, 05:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Misi Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk kasus Rohingya, Marzuki Darusman, mengatakan, meski kejahatan kemanusian telah dicekam dunia tapi praktiknya terus berlangsung.

Begitu pula dengan apa yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

Marzuki Darusman menyebutkan, pihaknya masih terus mengumpulkan fakta-fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar. Fakta yang dikumpulkan menurutnya juga penting untuk Indonesia.

"Kalau ini bisa terjadi di Rohingya, kenapa tidak bisa terjadi di masyarakat lainnya, di negara-negara lain yang susunan masyarakatnya multi etnis, seperti Indonesia, Vietnam, di tempat-tempat lain," ujarnya di acara penyerahan data oleh Amnesty International Indonesia, di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2017).

Dari temuan Tim Pencari Fakta (TPF) yang ia pimpin, diketahui telah terjadi indikasi kejahatan internasional, yang dapat dikatakan melembaga jika mengacu pada dampaknya.

Bahkan walaupun pemerintah Myanmar sudah mengimbau semua pihak untuk menghentikan kekerasan, namun etnis Rohingya yang masih bertahan di Myanmar, masih mengalami kejahatan tersebut.

Menurutnya, penting bagi semua pihak, termask Indonesia untuk turun tangan, agar konflik di Myanmar bisa segera berakhir.

Selain itu Indonesia juga harus bisa belajar dari kasus yang telah menyebabkan lebih dari 600 ribu etnis Myanmar mengungsi keluar, agar kasus serupa tidak terjadi di Indonesia.

Elise Tillet, salah seorang anggota tim investigasi Amnesty International, dalam kesempatan yang sama menyebut telah terjadi pembersihan etnis di Rakhine State.

Hal itu diketahui melalui penelitian yang dilakukan pihaknya di Myanmar selama dua tahun terakhir.

"Pertama saya ingin mengklarifikasi, telah terjadi pembersihan etnis, pada situasi yang terjadi tiga bulan terakhir, dapat dikatakan sebagai pembersihan etnis," ujarnya.

Ia menyebut bahwa penting bagi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, untuk terus membantu agar konflik di Myanmar bisa segera diakhiri, dan pihak-pihak yang bertanggungjawab bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Elise Tillet sangat berharap, Indonesia juga bisa memberikan penekanan ke pemerintah Myanmar terkait kasus tersebut.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews.com dengan judul Marzuki: Tragedi Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar Bisa Terjadi di Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com