Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Kasie Satpas Terkait Biaya Pembuatan SIM A Umum

Kompas.com - 11/11/2017, 15:22 WIB
Sherly Puspita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS. com - Kasi Satpas SIM Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar memberikan penjelasannya terkait mahalnya biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) A umum. 

"Jadi biaya sampai Rp 700.000 itu tidak sepenuhnya dibayarkan kepada kami. Satpas SIM hanya melayani pembayaran dalam penerbitan SIM," ujar Fahri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/11/2017).

Ia menjelaskan, biaya yang dikenakan untuk pemohon SIM A umum baru adalah sekitar Rp 170.000.

"Biaya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pembuatan SIM A umum baru adalah sebesar Rp 120.000 ditambah biaya uji simulator sebesar Rp 50.000," paparnya.

Baca juga : Buat Bikin SIM A Umum, Saya Habis Rp 700 Ribu Lebih

Ia menambahkan, sedangkan biaya untuk perpanjangan SIM A umum sebesar Rp 80.000 untuk biaya PNBP dan Rp 50.000 untuk biaya uji simulator.

Meski demikian, dirinya tak menampik adanya persyaratan untuk melampirkan bukti uji kesehatan, uji psikologi dan sertifikat pelatihan atau pendidikan mengemudi dari lembaga yang terakreditasi.

"Untuk ketiga syarat itu bukan kami yang melayani. Misalkan kesehatan berarti rumah sakit terkait yang menentukan harga. Demikian juga dengan uji psikologi dan sertifikat mengemudi. Jadi jangan dijadikan satu paket kami membebankan Rp 700.000" tuturnya.

Baca juga : Untuk Dapat SIM A Umum, Pengemudi Harus Punya SIM A Selama Setahun

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi menilai biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan SIM A umum sangatlah terjangkau.

Meski demikian, beberapa pengemudi taksi online yang ditemui di lokasi yang sama justru mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengurusan SIM ini.

"Kan harus ada tes kesehatan, lalu tes psikologi, masih harus cari sertifikat pelatihan. Kalau ditotal bisa habis Rp 700.000 lebih buat ngurus SIM A umum," ujar Ketua Koperasi PPRI Perkumpulan Pengusaha Rental Indonesia, Ponco Seno.

Hal yang sama dikeluhkan seorang pengemudi taksi online bernama Fadli. Pria berusia 23 tahun ini mengaku telah dua tahun menjadi pengemudi taksi online dan hendak mengurus peningkatan SIMnya.

"Kan ada disuruh bayar di BRI itu Rp 50.000 lalu bayar SIMnya Rp 120.000 lalu ada tes kesehatan, psikologi. Kayaknya bisa habis Rp 700.000-an," tuturnya.

Kompas TV Razia pun sempat diwarnai isak tangis pengendara yang tak terima kendaraannya ditilang polisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com