Hanura: Keinginan Amien Rais agar PAN Keluar Koalisi, Harus Disambut Senang Hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana mendukung ide Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang mengusulkan agar PAN keluar dari koalisi pemerintahan.

Menurut dia, jika itu direalisasikan maka akan memperjelas posisi politik PAN yang kerap bebeda meski berada di koalisi pemerintah.

"Daripada abu-abu, maka keinginan Pak Amien Rais untuk keluar dari koalisi pemerintahan harus disambut dengan senang hati," kata Dadang melalui pesan singkat, Jumat (3/11/2017).

Ia mengatakan dalam koalisi, seyogianya partai harus mendukung kebijakan pemerintah dalam suka dan duka. Karena itu, ia merasa aneh bila mengaku partai koalisi tetapi malah menentang kebijakan pemerintah.

Baca juga : Jusuf Kalla Sebut Sikap PAN Tak Etis Tolak Perppu Ormas

"(Tetapi) Itu hak PAN untuk keluar atau tetap di koalisi pemerintahan. Kami enggak keberatan sama sekali, bahkan saya kira lebih bagus agar jelas mana yang konsisten mana yang tidak," lanjut Dadang.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais tak mempermasalahkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut partainya tidak etis karena tidak mendukung pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

Ia bahkan menilai pernyataan Kalla sudah sesuai dengan konteks politik sehingga menjadi alasan yang kuat bagi PAN untuk hengkang dari koalisi.

"Yang Betul Pak JK (Jusuf Kalla) sebaiknya PAN keluar, karena akan jadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Baca juga : Menurut Amien Rais, PAN Sebaiknya Keluar dari Koalisi Pemerintah

Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

PAN menganggap Perppu Ormas bertentangan dengan asas negara hukum karena menghapus proses pengadilan dalam mekanisme pembubaran ormas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, sikap PAN itu tak etis dilakukan. Sebab, partai politik berlambang matahari itu adalah bagian dari koalisi pemerintah.

"Tentu kurang etis, tapi itu hak demokrasi masing-masing," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (31/10/2017).