Gubernur Jateng: Membuat LHKPN Itu Mudah, tetapi Sulit Dituliskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah pekerjaan mudah. 

Akan tetapi, hal tersebut paling sulit dilakukan oleh para pejabat.

Hal tersebut disampaikan Ganjar dalam workshop yang digelar di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Menurut Ganjar, kesulitan menuliskan LHKPN adalah ketika menyebut sumber harta yang didapatkan.

"LHKPN itu pekerjaan yang paling mudah kita lakukan, tapi paling sulit kita tuliskan. Kesulitan luar biasa pada kolom sumbernya dari mana," kata Ganjar.

Pada workshop yang dihadiri Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, anggota legislatif dan eksekutif se-Jawa Tengah itu, Ganjar mengatakan, tidak perlu takut menuliskan pelaporan harta kekayaan.

Baca: Hakim PT Manado yang Ditangkap KPK Belum Pernah Buat LHKPN

"Belum ada orang yang menulis LHKPN ditangkap KPK, jadi jangan takut. Anggap saja pemutihan kira-kira begitu. Tobatlah, kalau dipajak itu kira-kira tax amnesty. (Jadi) Ditulis saja enggak usah takut sumbernya dari mana," ujar Ganjar.

Ganjar mengatakan, ada pejabat yang menjual terlebih dahulu hartanya sebelum menulis LHKPN.

"Itu biasanya, yang saya dengar, saya dilapori, seperti itu," ujar Ganjar.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pejabat di Provinsi Jawa Tengah hingga Eselon IV sudah 100 persen melaporkan LHKPN.

"Ketika surat Menpan masuk ke kami, agar kami menuliskan LHKPN, kami sampai pada eselon IV. Kami sampaikan ke Pak Menteri, Jateng tiga bulan lalu sudah 100 persen. Bahkan teman-teman DPRD sudah 100 persen," ujar Ganjar.

"Saya terima kasih kepada teman-teman yang punya kesadaran seperti itu. Mau jujur dulu berapa sebenarnya kekayaan kita," kata dia.

Ia juga mengapresiasi soal pelaporan gratifikasi karena berdasarkan versi KPK, Jawa Tengah menjadi pelapor gratifikasi terbanyak dan pada 2016 menjadi pengelola gratifikasi terbaik.

"Ini menunjukkan kesungguhan," ujar Ganjar.

Melalui workshop dengan tema "Pembangunan Budaya Integritas Bagi Kepala Daerah Beserta Wakilnya, Legislatif, dan Eksekutif se-Jawa Tengah" itu, Ganjar tak ingin kasus seperti tertangkapnya Bupati Klaten dan Wali Kota Tegal terulang.