Menteri Susi: Malu Kita Sama Orang Banda...

NATUNA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, betul-betul malu ketika berkunjung ke Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, pertengahan Oktober 2017 lalu.

Di daerah yang jauh dari peradaban dan modernitas itu, masyarakat setempat sudah memiliki visi bagaimana kekayaan alam laut semestinya dijaga demi keberlanjutan hidup mereka di masa yang akan datang.

Hal itu diungkapkan Susi saat berbincang dengan wartawan di atas Kapal Orca II milik Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

"Saya dengar pidato Kepala Nagari di Banda. Beliau bilang, kami akan melarang tiga jenis (penangkapan), yakni kerang-kerangan, lobster dan (kerang) lola dari titik pantai ini sampai titik karang sebelah sana untuk waktu dua tahun demi peningkatan hasil kita di masa yang akan datang," ujar Susi saat berbincang dengan wartawan di atas Kapal Orca di perairan Selat Lampa, Natuna, Minggu (29/10/2017).

"Sementara kita di Jakarta, kantornya katanya ramah lingkungan, mau bikin aturan soal keberlanjutan, sudah FGD mengundang ilmuwan, ahli biologi, Marine, segala macam tetek bengek untuk bikin satu Permen saja dan tetap orang tidak mau terima. Malu kita sama orang Banda. Belajar kita dengan mereka," lanjut Susi.

(Baca juga : Menteri Susi: Perlu Kebodohan untuk Menyelesaikan Persoalan yang Begitu Bodoh)

Berkaca pada hal tersebut, Susi merasa kunjungannya ke penjuru dunia untuk merancang regulasi mengenai keberlanjutan ekosistem alam laut di Indonesia sia-sia.

Tanpa disadari, masyarakat Banda memberikan contoh bagaimana menjaga kekayaan alam laut demi kesejahteraan hanya cukup dilakukan dengan kesederhanaan, tanpa kepentingan.

"Kiblat saya sekarang lihat Pulau Lontor dan Pulau Hatta di Banda, proud of them. Betapa bijaknya. Mereka tidak tertulis, tanpa pasal dan undang-undang, tapi patuh. Malu untuk kita," ujar Susi.

Susi berpikir akan membawa para ahli dan pakar pembuat kebijakan ke Banda. Susi pun berharap para ahli justru belajar dari masyarakat setempat mengenai merancang peraturan keberlanjutan menjaga kekayaan alam laut.