Wiranto Tegaskan Polemik Pelarangan Panglima TNI ke AS Sudah Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan penyebab insiden pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk ke negara Amerika Serikat (AS).

Menurut Wiranto, Pemerintah AS telah menjelaskan bahwa penolakan tersebut karena adanya kesalahan administrasi, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"Itu (penolakan) sudah selesai. Permintaan maaf sudah dipenuhi. Kemudian sudah ada penjelasan sebabnya bahwa itu merupakan kesalahan administrasi," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Selain itu, lanjut Wiranto, pihak AS juga sudah mempersilakan Gatot dan istrinya jika ingin kembali berkunjung.

Baca: Menlu Tak Mau Lagi Bicara Pelarangan Panglima TNI Masuk AS

"Juga sudah ada penjelasan silakan Panglima TNI dan istri berkunjung ke Amerika Serikat kapan saja," ujar Wiranto.

KOMPAS.com/IHSANUDDIN Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Istana Kepresidenan, Selasa (24/10/2017).

Wiranto mengatakan, Pemerintah AS meminta maaf dan mengaku sangat menyesal atas kejadian tersebut.

Pemerintah sudah menganggap persoalan itu sudah selesai karena Pemerintah AS ingin memelihara hubungan baik dengan Indonesia.

"Sudah diakui untuk memelihara hubungan baik yang berlangsung sekarang ini jangan sampai ada gangguan yang justru menganggu hubungan baik itu maka kejadian itu sudah sangat disesalkan kemudian tidak akan terulang lagi. Itu kan berarti sudah selesai permasalahannya," kata Wiranto.

Baca: Deplu AS: Masalah Ditolaknya Panglima TNI Sudah Selesai

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Selasa (24/10/2017) siang, menegaskan, masalah pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo masuk AS akhir pekan lalu sudah selesai.

Namun, Washington juga menggarisbawahi bahwa Deplu tidak tahu-menahu alasan penolakan Gatot tersebut.

"Keputusan ini tidak dibuat oleh Departemen Luar Negeri. Saya harus menjelaskan hal itu. Untuk hal lain, termasuk keputusan yang mereka buat sebelumnya, saya merujuk Anda ke Dinas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, di Washington DC Selasa (24/10/2017) waktu setempat.