Pelarangan Panglima TNI Masuk AS Bisa Jadi Insiden Diplomatik Serius

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyesalkan pelarangan Panglima TNI Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat (AS).

Padahal, Gatot datang atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017, di Washington DC.

Visa AS juga telah dikantungi.

Jazuli khawatir masalah tersebut akan berdampak pada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan AS. Apalagi, Pemerintah AS tidak menjelaskan secara jelas mengapa hal ini bisa terjadi.

"Masalah jelas ada di pihak AS. Meski Duta Besar AS sudah minta maaf, Pemerintah AS secara resmi harus menjelaskan seterang-terangnya apa masalahnya," ujar Jazuli, melalui keterangan tertulis, Senin (23/10/2017).

Baca: Menhan Mattis Minta Maaf ke Indonesia soal Larangan Panglima TNI Masuk AS

Jazuli mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tidak menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf.

Pemerintah Indonesia masih berupaya meminta penjelasan resmi Pemerintah AS.

Selama ini, informasi hanya disampaikan melalui maskapai penerbangan yang digunakan Gatot dan istrinya.

"Jelas ini tidak profesional dan tidak proporsional dalam kerangka diplomasi dua negara," kata Jazuli.

Baca juga: Kronologi Dilarangnya Panglima TNI Gatot Nurmantyo Masuk ke Wilayah AS

Panglima TNI, kata Jazuli, merupakan pejabat penting negara dan diundang resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS untuk acara kenegaraan.

Menurut dia, ada etika dan kepatutan diplomatik yang dilanggar karena menyangkut wibawa dan marwah negara. 

Oleh karena itu, Jazuli berharap ada penjelasan resmi yang tuntas dari Pemerintah AS terkait masalah ini.

"Agar insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik dua negara yang terjalin baik selama ini," kata dia.