Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ridwan Kamil: Tidak Mudah Bersanding dengan Kang Dedi Mulyadi

Kompas.com - 07/10/2017, 19:31 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku tidak terlalu dipusingkan soal kemungkinan upaya menyandingkan dirinya dengan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Menurut Ridwan Kamil, sudah sejak awal dia tidak terlalu pro aktif menjalin komunikasi dengan pihak Dedi yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat.

"Tidak mudah bersanding dengan Kang Dedi, karena dia juga mau jadi nomor satu. Koalisi dengan Golkar bisa, tapi harus dengan kader lain," ucap Ridwan Kamil, saat berada di Bogor, Sabtu (7/10/2017).

"Saya pada posisi menunggu. Didukung, Alhamdulillah, tidak didukung tidak apa-apa," ucap pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

(Baca juga: Golkar: Yang Kami Tawarkan Ridwan Kamil-Dedi Mulyadi)

Ia menjelaskan, pilihannya untuk menjadi calon gubernur karena seorang gubernur bisa melakukan tindakan langsung jika ada persoalan.

"Saya tipe orang yang selalu siap membereskan masalah. Kalau jadi orang nomor dua (wakil), ya tugasnya kalau nomor satu itu tidak berfungsi. Jadi, saya juga harus cari wakil yang bisa legawa," kata Kang Emil.

Selain itu, Emil melanjutkan, berdasarkan hasil survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September silam, dia berada di posisi nomor satu dalam hal elektabilitas.

(Baca juga: Ridwan Kamil Masih Butuh Kursi untuk Maju Pilkada Jabar)

Meski begitu, orang nomor satu di Kota Bandung itu tidak ingin hasil survei tersebut menjadi patokan.

"Alhamdulillah, posisi stabil di nomor satu. Tapi survei itu bukan ukuran utama. Golkar ingin mencari pasangan yang bisa menang, mungkin karena itu posisi saya diminati. Tapi saya tidak memaksa," kata dia.

Kompas TV Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyambut baik dukungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap dirinya di Pilgub Jabar 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com