Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Hadapan Presiden Jokowi, Gatot Nurmantyo Tegaskan soal Sikap Politik Negara TNI

Kompas.com - 05/10/2017, 17:28 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyinggung soal politik negara yang dilakukan oleh TNI, saat menyampaikan pada upacara peringatan HUT ke-72 TNI, di Dermaga PT Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017).

Acara ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

"Pada saat yang sama, saya tegaskan pula bahwa politik TNI adalah politik negara," ujar Gatot.

Menurut Gatot, politik negara merupakan politik yang diabdikan bagi tegaknya NKRI, ketaatan prajurit terhadap hukum, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.

Selain itu, kata Gatot, TNI akan selalu taat kepada atasan, yakni Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai konstitusi.

Baca: Panglima TNI Yakinkan Presiden Jokowi soal Kesetiaan TNI

Dia juga meminta agar Presiden Jokowi tidak meragukan kesetiaan TNI terhadap pemerintah.

"Sekali lagi jangan ragukan kesetiaan TNI," kata Gatot.

Sebelumnya, saat menjadi memberikan amnah sebagai inspektur upacara HUT TNI, Presiden Joko Widodo meminta TNU untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.

Dalam amanatnya itu, ia menyampaikan pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman tentang politik TNI.

Baca: Jokowi Jalan Kaki Menuju Upacara HUT TNI, Panglima TNI Minta Maaf

"Saya ingat pesan Jenderal Sudirman tentang jati diri TNI yang saya yakin sangat relevan sampai sekarang. Bahwa politik tentara, politik negara, politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI adalah loyalitas negara," ujar Jokowi.

Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk patuh dan tunduk hanya untuk kepentingan negara, serta tak masuk ke kancah politik praktis.

"TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tak terkotak-kotak dengan kepentingan politik yang sempit dan tak masuk ke kancah politik praktis. Yang selalu menjamin netralitas politik di NKRI ini," ujar Jokowi. 

Kompas TV Panglima TNI Jawab Soal Kegaduhan Politik di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com