Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Banyak Akun Palsu yang Mengaku Tommy Soeharto

Kompas.com - 05/10/2017, 16:20 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto merasa resah akan kehadiran sejumlah akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya.

Melalui pengacaranya, Tommy mengklarifikasi akun-akun palsu tersebut.

"Ini terkait banyaknya hoaks tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Beliau di media sosial. Kami menyampaikan ini selaku kuasa hukum Bapak Hutomo Mandala Putra," ujar pengacara Tommy, Erwin Kallo, dalam konferensi pers di Gedung Granadi Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Menurut Erwin, akun-akun palsu yang beredar di media sosial terkadang disertai penyampaian kebohongan dan ujaran kebencian.

Baca: Tommy Soeharto Dirikan Partai, Golkar Tak Khawatir

Beberapa bahkan menuliskan kata-kata permusuhan dan serangan politik.

Akun-akun palsu tersebut paling banyak dibuat di Facebook dan Twitter. Beberapa akun palsu seperti @BungTommy dan @TommySoeharto.

Erwin mengatakan, ada akun yang terus-menerus memberitakan bahwa Tommy terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya, kasus pembelian mesin Rolls-Royce dan Garuda Indonesia.

"Kalau sudah ada bantahan, tentu tidak perlu lagi dipertimbangkan untuk dimuat. Ini sudah kami somasi pada pengurus Wikipedia Indonesia," kata Erwin.

Baca juga: Tommy Soeharto Ajak Kader Partainya Kuasai Senayan

Sejauh ini, menurut Erwin, Tommy dan pengacara menduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengkritik seseorang, pemerintah atau pejabat, namun menggunakan nama Tommy agar lebih didengar publik.

Selain itu, ada juga yang bermotif uang atau motif politik tertentu.

Kompas TV Pembuatan ulang film G30S/PKI seperti yang diusulkan oleh Presiden Jokowi disambut baik oleh Tommy Soeharto.




 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com