Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Plagiarisme, Rektor UNJ Hanya Diberhentikan Sementara

Kompas.com - 27/09/2017, 20:07 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali diberhentikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dan digantikan Intan Ahmad, sebagai Pejabat Pelaksana Harian Rektor UNJ.

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na'im mengatakan bahwa Djaali baru diberhentikan sementara. Saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai waktu yang belum ditentukan.

"Pemberhentian sementara. Ada pemeriksaan lebih lanjut oleh Kemenristekdikti. Kalau memang benar ya diberhentikan secara total," kata Ainun dalam percakapan telepon dengan Kompas.com, Rabu (27/9/2017).

Ainun juga mengungkapkan, alasan Djaali diberhentikan dari jabatannya karena terkait masalah plagiarisme dan juga nepotisme di UNJ.

(Baca: Rektor UNJ Djaali Resmi Diberhentikan)

"Utamanya rektor membuat peraturan yang di luar kewenangannya dan itu bertentangan dengan peraturan di atasnya terkait dengan plagiarisme," ungkap dia.  

"Kalau untuk itu (nepotisme) sebagian dasarnya. Tapi kan belum tuntas diperiksa," tambah Ainun.

Menurut Ainun, status Djaali saat ini baru dinonaktifkan dari jabatannya sebagai orang nomor satu di UNJ. Sedangkan untuk statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berubah.

"Ini proses Kepegawaian bagi ASN. Status masih ASN UNJ. Jadi status dia (Djaali) hanya diberhentikan dari rektor," kata Ainun.

(Baca: Merasa Difitnah, Rektor UNJ yang Diberhentikan Akan Lapor ke Bareskrim)

Ainun juga menanggapi sikap Djaali yang melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri yang dianggap menyebarkan fitnah.

"Itu kan hak yang bersangkutan mau melapor ke polisi atau apa. Nanti kan kalau polisi tanya, yang ditanya kan bisa menjelaskan juga," tutup dia.

Djaali sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah dosen UNJ ke Ombusdman atas tudahan tindakan nepotisme karena mengangkat sejumlah anggota keluarganya di UNJ.

Saat ditemui di UNJ, Selasa (5/9/2017), Djaali menjelaskan, semua anggota keluarganya yang saat ini bekerja di UNJ diangkat melalui mekanisme dan aturan yang ada.

Selain itu, seluruh anggota keluarganya yang saat ini menduduki posisi tertentu memiliki keahlian yang dibutuhkan di posisi tersebut.

"Tidak benar itu. Semuanya diangkat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujar Djaali.

Aliansi Dosen UNJ itu dalam laporannya ke Ombusdman menjelaskan ada empat anggota keluarga Djaali yang diduga telah diangkat menjadi bagian dari civitas akademika UNJ karena tindakan nepotisme.

Kompas TV Pengusutan skandal megaproyek e-KTP diprediksi bakal mengguncang dinamika politik. Ada nama nama besar yang akan disebut di persidangan. Kita membahasnya bersama wakil Koordinator Indonesia Curruption Watch Agus Sunaryanto dan Analis Politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com