Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Sebut Kepolisian Kekurangan Senjata

Kompas.com - 27/09/2017, 06:37 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kapolri, Jenderal Polisi (Purn) Da'i Bachtiar menyambut baik rencana Kepolisian RI membeli 15.000 pucuk senjata untuk personel Polri di lapangan. Anggaran pengadaan senjata itu telah disetujui menggunakan APBN-P 2017.

Menurut Da'i, kepolisian memang kekurangan senjata. Apalagi tak dipungkiri, banyak anggota Polri di lapangan yang dengan tangan kosong menjalankan tugasnya.

"Saya rasa sampai sekarang, jumlah senjata perorang Polri masih kekurangan. Jadi wajar kalau akan menambah jumlah senjata ini," kata Da'i di hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Da'i bercerita ketika ia memimpin Polri, jumlah polisi saat itu kurang lebih mencapai 270.000 personel. Saat dievaluasi hanya 100.000 anggota yang memegang senjata.

(Baca: Menhan Ungkap Dokumen Rahasia Terkait Pembelian 500 Senjata dari BIN)

"Jadi masih kekurangan sekitar 170.000 senjata perorangan. Jadi kalau di zaman saya, Anda melihat Polantas itu seakan-akan punya pistol, itu kosong ya, enggak ada," kata dia.

"Sehingga saya ajukan ke sidang kabinet sekaligus dapat persetujuan DPR. Saya meminta pengadaan revolver sebanyak 170.000 agar setiap anggota Polisi satu senjata," tambahnya.

Sayangnya, kata Da'i, ketika itu kemampuan dalam negeri waktu itu terbatas. Karenanya, ia memilih senjata tersebut ke PT Pindad.

"Ketika waktu itu Pindad belum mencukupi. Akhirnya secara bertahap senjata dipenuhi oleh Pindad," tutup Da'i.

(Baca: Ini Penjelasan Polri soal Mekanisme Pengadaan Senjata Non TNI-Polri)

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, anggaran pengadaan senjata untuk petugas kepolisian di lapangan telah disetujui DPR RI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Tahun ini, sebanyak 15.000 senjata akan disebarkan ke personel Polri untuk penjagaan melekat pada dirinya.

"Tahun ini harus terealisir karenana anggarannya bukan multiyears, anggarannya harus 2017," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Pengadaan senjata saat ini belum terealisasi sepenuhnya. Polri mengutamakan pengadaan senjata dari PT Pindad untuk memajukan produksi dalam negeri. Namun, perusahaan tersebut hanya memiliki 5.000 stok senjata.

Sementara itu, Pindad butuh anggaran tambahan untuk memproduksi senjata-senjata baru. Dengan demikian, kemungkinan Polri akan mengambil 10.000 senjata lainnya dari luar negeri.

"Yang lain mungkin harus beli di luar. Kita sudah melakukan uji di litbang, senjata yang sudah kita gunakan," kata Setyo.

Kompas TV Soal 5.000 Senjata, Menhan: Itu Miskomunikasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com