YLBHI Harap Renovasi Kantor yang Rusak Bisa Dilakukan Secepatnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap renovasi kantor YLBHI-LBH Jakarta dapat dilakukan secepatnya.

"Kami berharap secepatnya, karena pencari (keadilan) kashian pada datang dan tidak bisa konsultasi," kata Isnur, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (21/9/2017).

Saat ini YLBHI masih melakukan pemulihan trauma terhadap anggotanya pasca-pengepungan dan penyerangan.

YLBHI juga sedang berkonsultasi dengan stake holder lainnya untuk menentukan waktu dibukanya kembali kantor bantuan hukum itu.

Aktivitas di YLBHI menurut Isnur tetap berjalan seperti biasa. Namun, LBH tidak membuka konsultasi klien baru pasca-pengepungan dan kerusuhan belum lama ini.

Baca: Polisi Cari Penyebar Pesan Berantai Ajakan Kepung Kantor YLBHI

Sementara itu, untuk biaya perbaikan kerusakan gedung YLBHI akibat kerusuhan, sudah dilakukkan pengumpulan donasi oleh Ananda Badudu lewat situs Kitabisa.com.

Saat dipantau di situs tersebut Kamis pukul 16.55 WIB, jumlah donasi yang terkumpul untuk perbaikan kantor LBH Jakarta telah mencapai Rp 34.618.436.

Hasil ini sedikit di atas dari target yang diharapkan yaitu sebesar Rp 34 Juta.

Berdasarkan panatuan Kompas.com, kantor YLBHI-LBH Jakarta hingga Kamis sore ini masih dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata senapan laras panjang.

Para petugas kepolisian itu membangun tenda di sekitar kantor YLBHI-LBH Jakarta.

Akses masuk ke dalam gedung YLBHI masih ditutup. Sisa-sisa penyerangan juga masih nampak jelas di bangunan itu seperti batu-batu yang berserakan di halaman kantor.

Kaca bagian pintu masuk bagian depan juga banyak yang pecah dan pagar depan kantor tersebut juga rubuh.

Pengepungan kantor YLBHI sendiri bermula saat sekelompok orang mendengar isu bahwa YLBHI menggelar diskusi tentang Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca: Pasca-pengepungan YLBHI, Ratusan Korban Alami Trauma

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menuturkan mereka memang menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak saat itu.

Namun, diskusi dan pagelaran seni itu membahas soal darurat demokrasi. Dia membantah diskusi dan pagelaran seni itu mengangkat tema soal PKI. Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akdemisi.