Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NIK Bermasalah Saat Daftar CPNS? Lapor Kesini

Kompas.com - 19/09/2017, 22:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan pendaftar calon pegawai negeri sipil 2017 mengalami masalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini diakui Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh saat jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

"Terdapat keluhan berkaitan dengan 5.644 NIK atau 0,15 persen dari total pendaftar. Keluhan datang melalui telepon, whatsapp, email, serta layanan langsung di kantor Ditjen Dukcapil," kata Zudan.

Adapun jumlah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahap kedua untuk 60 Kementerian, Lembaga, dan 1 Provinsi hingga Selasa (19/9/2017) tercatat sudah mencapai angka 3.735.598 orang. Jumlah itu dirangkum sejak masa pendaftaran CPNS tahap II dibuka pada 11 September 2017 lalu.

Pendataan dilakukan berbasis NIK yang digunakan para pendaftar untuk seleksi.

(Baca: Ini Syarat-Syarat "Nyeleneh" untuk Pendaftar CPNS 2017)

Menurut Zuldan, ada tiga penyebab munculnya permasalahan NIK saat pendaftar seleksi CPNS memasukkan data di laman yang dituju. Pertama, pendaftar telah memperbarui datanya pada e-KTP sementara ketika mendaftar masih melampirkan Kartu Keluarga (KK) lama.

Kedua, pendaftar tidak melakukan prosedur yang berlaku saat mengurus perpindahan tempat tinggal dirinya. Ketiga, masalah bisa muncul akibat belum munculnya NIK pendaftar saat dilakukan akses dari Panitia Seleksi Nasional ke pusat data kependudukan.

"Kuncinya adalah agar masyarakat memasukkan NIK-nya dengan KK yang terbaru dia miliki. Bila NIK dan nomor KK tak bisa keluar, maka mohon gunakan NIK verifikator kedua yaitu NIK Kepala Keluarga," kata dia.

Ditjen Dukcapil juga meminta pendaftar CPNS menghubungi call center Dukcapil di nomor 1500537 jika masalah tak kunjung terselesaikan. Kontak bantuan lain bisa menggunakan layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 08118005373.

Pendaftar juga bisa mengirimkan email ke callcenter.dukcapil@gmail.com dengan menyertakan nomor kontak yang dapat dihubungi.

Kompas TV Di Palembang, Sumatera Selatan, antrean panjang terjadi di depan gedung pembuatan surat keterangan catatan kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com