Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KORPRI Berandai Pensiun Dini Pegawai KKP Dapat Rp 1 Miliar

Kompas.com - 15/09/2017, 16:26 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Zudan Arief Fakhrullah menyambut baik wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menawarkan pensiun dini kepada pegawai negeri sipil (PNS) di kementeriannya.

Apalagi, KKP juga menyiapkan "golden shake hand" minimal Rp 200-300 juta bagi 1.000 pegawainya yang mengajukan pensiun dini secara sukarela sebelum habis masa jabatan secara bertahap selama tiga tahun ke depan.

"Tawaran setelah pensiun dini dapat golden shake hand bagus itu banyak yang mau," kata Zudan melalui pesan singkatnya, Jumat (15/9/2017).

(baca: Susi Tawarkan Pensiun Dini untuk 1.000 Pegawai KKP)

Bahkan, kata Zudan, akan lebih bagus jika misalnya "golden shake hand" bagi 1.000 pegawai KKP itu nilainya mencapai Rp 1 miliar.

Dana tersebut akan bisa digunakan untuk membuka KorpriMart atau toko serba ada.

"Misal pensiun dini dapat Rp 1 miliar, nanti KORPRI akan didik berbisnis membuka KorpriMart. Tapi kalau hanya Rp 300 juta kurang sih. Baru bisa buka 1 KorpriMart," ujar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Zudan juga menganggap bahwa wacana perampingan pegawai KKP dengan cara pensiun dini itu tidak memiliki dampak negatif.

Asalkan, kebijakan pensiun dini itu sifatnya sukarela.

"Bila bersifat sukarela tidak ada negatifnya karena memberi peluang bagi PNS yang merasa tidak bisa berkembang ada pilihan lain. Positifnya di kementerian tersebut bisa melakukan manajemen kepegawaian yang lebih terfokus," kata dia.

"Yang ada tinggal PNS yang bagus-bagus, enak menatanya. Berimajinasi nih bila pensiun dini dapat Rp 1 miliar maka saya bisa buat 2 KorpriMart dan buka kantor law firm. Kuncinya di golden shake hand," tutup Zudan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengurangi jumlah pegawai KKP yang saat ini sebanyak 10.800 orang.

"Kami menawarkan pensiun dini kepada pegawai di KKP," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Rencananya, Susi akan menawarkan pensiun untuk 1.000 pegawai KKP. Namun tawaran itu akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

Menurut Susi, penawaran pensiun dini dilakukan dalam rangka efisiensi dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di KKP dalam 3 tahun ke depan.

Meski begitu, Susi mengatakan, tawaran itu diprioritaskan untuk pegawai KKP yang sudah memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun dan sudah berusia lebih dari 50 tahun.

Susi mengatakan, tawaran pensiun dini kepada 1.000 pegawai KKP bukanlah yang terakhir. Rencananya perampingan pegawai KKP akan terus dilakukan.

Rencananya KKP juga akan membuka lowongan untuk para pegawai baru yang lebih segar dan lebih kompeten untuk meningkatkan kualitas SDM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com