7 September 2004, Munir Said Thalib Tewas Dibunuh...

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini pada 13 tahun lalu, tepatnya pada 7 September 2004, menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Pada Selasa kelabu itu Indonesia kehilangan putra terbaiknya, terutama dalam upaya penegakan HAM. Putra terbaik itu bernama Munir Said Thalib.

Munir tewas diracun. Dia dibunuh.

Pria yang akrab disapa Cak Munir itu meninggal dunia dalam perjalanan menuju Belanda, negeri yang menjadi tujuannya bersekolah selama beberapa tahun ke depan.

Cak Munir hendak melanjutkan studi di Utrecht dengan mendalami perlindungan internasional terkait hak asasi manusia.

Dia tutup usia dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam, yang sempat transit di Singapura.

(Baca juga: Tentang Munir, tentang Indonesia)

Saat itu, memang belum ada yang mengetahui penyebab kematian Cak Munir.

Dilansir dari dokumen Harian Kompas yang terbit 8 September 2004, Munir sempat diduga sakit sebelum mengembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 08.10 waktu setempat, dua jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam.

Pendiri Imparsial dan aktivis Kontras itu sempat terlihat seperti orang sakit setelah beberapa kali ke toilet, setelah pesawat lepas landas dari transitnya di Bandara Changi, Singapura.

Munir yang lemas hanya dapat duduk di kursi nomor 40G. Seorang dokter yang duduk di kursi 1J sempat berupaya menolongnya. Cak Munir pun dipindahkan ke kursi di samping dokter tersebut.

"Menurut laporan, keadaan Pak Munir masih tenang, tapi dua jam menjelang pesawat mendarat di Schiphol, Pak Munir meninggal," kata Kepala Komunikasi Perusahaan PT Garuda Indonesia saat itu, Pujobroto, dilansir dari Harian Kompas.

Setibanya pesawat di Bandara Schipol sekitar pukul 10.00, 10 petugas polisi militer langsung masuk ke pesawat. Untuk sementara, penumpang tidak dibolehkan turun.

(Baca juga: Mengenang Munir, Mengenangkan Luka Sejarah)

KOMPAS/AGUS SUSANTO Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan mengenang 10 Tahun Kasus Munir dalam aksi Kamisan di Istana Negara, Kamis (4/9/2014). Pegiat HAM mendesak penegak hukum untuk membuka kembali kasus Munir untuk menjerat dan menghukum auktor intelektualis di balik pembunuhan Munir.

Istri Munir, Suciwati, yang ditemani sejumlah kolega Munir seperti aktivis Kontras Usman Hamid dan aktivis Imparsial Pungki Indarti pun terbang ke Belanda untuk menjemput jenazah Cak Munir.

Pada 12 September 2004, jenazah penerima penghargaan internasional Right Livelihood Award 2000 ini pun dimakamkan di kota kelahirannya, Batu, Malang.

(Baca juga: Suciwati Setelah Munir Berpulang...)

Diracun arsenik

Kabar mengejutkan baru datang sekitar dua bulan kemudian. Pada 12 November 2004, kepolisian Belanda mengumumkan hasil autopsi yang menyebut bahwa ditemukan jejak-jejak senyawa arsenik di tubuh Munir.

Temuan ini kemudian diumumkan Kepolisian RI di Jakarta. Kapolri saat itu, Jenderal Pol Da'i Bachtiar menyebutkan ada dugaan pembunuhan terhadap Cak Munir dengan cara diracun.

Kandungan racun arsenik ditemukan di air seni, darah dan jantung yang melebihi kandungan normal.

"Begitu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap jenazah Munir dari Belanda yang kami terima dari Departemen Luar Negeri (Deplu). Ada dugaan kematian Munir tidak wajar," ujar Da'i, dikutip dari Harian Kompas yang terbit 13 November 2004.

(Baca juga: "Bahaya Sekali Kalau Pembunuh Munir Bebas Berkeliaran")

Polri pun segera membentuk tim forensik guna melakukan pendalaman. Jenazah Munir yang saat itu sudah dikubur, kemudian kembali dibuka untuk dilakukan pendalaman.

Ketika itu, Koordinator Kontras Usman Hamid menduga bahwa racun arsenik masuk tubuh Munir dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Setelah lepas landas dari Singapura menuju Belanda, racun itu kemudian berproses, yang diperlihatkan dengan lemasnya Munir selama penerbangan Singapura-Belanda.

KOMPAS/M Yuniadhi Agung Sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menggelar aksi solidaritas untuk aktivis pejuang HAM, Munir (almarhum), di Kantor Komisi Nasional (Komnas) HAM, Jakarta, Selasa (23/11). Mereka meminta Komnas HAM untuk segera membentuk tim penyelidik independen guna mengusut kematian Munir.

Pihak kepolisian memang melakukan upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan Munir. Namun, hingga Kapolri berganti tujuh kali dari Da'i Bachtiar hingga Tito Karnavian, banyak pihak menduga dalang di balik pembunuhan Munir masih berkeliaran bebas.

Sejumlah pengadilan memang telah dilakukan untuk mengadili pelaku pembunuhan Munir. Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, pilot Garuda yang saat itu sedang cuti, sebagai pelaku pembunuhan Munir.

Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan ini.

Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi Purwoprandjono yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan.

Di era pemerintahannya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya sempat membentuk tim investigasi independen atau tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan Cak Munir.

(Baca juga: Cerita SBY Telusuri Dokumen TPF Pembunuhan Munir...)

Namun, hingga saat ini hasil investigasi itu tidak pernah dibuka ke publik.

Harapan sempat muncul saat Komisi Informasi Pusat membuat putusan pada sidang 10 Oktober 2016, agar pemerintah di era Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil penyelidikan tim pencari fakta

Akan tetapi, Kementerian Sekretariat Negara kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Banding itu dimenangkan pemerintah di tingkat PTUN pada 16 Februari 2017.

Kontras dan Imparsial pun berupaya mencari titik terang dalam kasus pembunuhan Munir dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun, kasasi MA pada memperkuat putusan PTUN pada 13 Juni 2017. Ini berarti temuan TPF kembali tertutup dan tidak dapat dipublikasikan kepada publik.

Upaya Pemerintahan Joko Widodo yang terkesan menutupi kasus pembunuhan Munir dengan mengajukan banding terhadap putusan KIP pun menuai kecaman.

Jokowi dianggap mengingkari janji selama kampanye pilpres. Jokowi dinilai mengingkari janjinya untuk mencari tahu dalang kasus pembunuhan Cak Munir.

"Pemerintah tidak memiliki political will yang baik terhadap kasus Munir. Harusnya, menjalankan amanat tersebut," kata Direktur Imparsial Al Araf.

"Harusnya enggak perlu berlarut sampai ke MA. Dari sikap pemerintah tersebut sulit dibayangkan kalau pemerintah memiliki keinginan membuka kasus Munir," ujar dia.

(Baca: Pemerintah Dianggap Tak Punya Keinginan Selesaikan Kasus Munir)