Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Mekah, Khofifah Minta Doa untuk Rohingya dan Indonesia

Kompas.com - 06/09/2017, 13:33 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa bersilaturahim ke Pesantren milik Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al Alawi Al Maliki Al Hasani di Mekah, Arab Saudi, di sela melaksanakan ibadah haji, Senin (4/9/2017).

Dalam kesempatan itu, Khofifah dan Sayyid Alawi juga membahas aksi kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.

"Aksi tersebut tidak bisa terus dibiarkan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengambil tindakan tegas terhadap pemerintahan Myanmar," kata Khofifah melalui keterangan tertulis, Rabu (6/9/2017).

Khofifah juga meminta kepada salah satu ulama besar di Mekah itu untuk mendoakan Indonesia agar senantiasa aman, tenteram dan damai.

"Dijauhkan dari berbagai ancaman radikalisme dan terorisme yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa akhir-akhir ini," ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, Sayyid Alawi juga menanyakan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Khususnya, kondisi Nahdhatul Ulama dan Muslimat NU.

"Beliau juga menyoroti perihal paham radikal internasional dan terorisme yang sudah masuk ke Indonesia," kata dia.

Khofifah mengatakan, ancaman tersebut harus ditangkal dengan kekuatan pesantren moderat seperti yang selama ini dikembangkan oleh NU.

"Beliau juga meminta bangsa Indonesia untuk mewaspadai kekuatan sosialis kapitalis yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," kata Khofifah. 

Kompas TV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyaring dua nama yang akan diusung di pemilihan Gubernur Jawa Timur.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com