Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OTT di Tiga Kota oleh KPK Diduga Terkait Kasus di Sektor Kesehatan

Kompas.com - 30/08/2017, 04:57 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di tiga kota berbeda. OTT tersebut diduga terkait kasus di sektor kesehatan.

"Indikasi kaitan di sektor kesehatan, diduga terkait sektor kesehatan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (29/8/2017).

Febri mengatakan, ada dugaan penerimaan hadiah atau janji pada OTT kali ini. KPK akan menjelaskannya secara rinci dalam konfrensi pers yang akan digelar Rabu (30/8/2017).

Tiga kota tempat berlangsungnya kegiatan OTT tersebut yakni di daerah Tegal, Balikpapan, dan Jakarta. Sebanyak lima orang diamankan.

(Baca: Wali Kota Tegal Siti Mashita Ditangkap, Kemendagri Siapkan Pengganti)

Selain itu, KPK juga mengamankan uang ratusan juta. Belum dirinci siapa pihak yang diamankan ini termasuk jabatannya. Namun, ada unsur penyelenggara negara dan pihak swasta.

KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan. 

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya membenarkan OTT yang dilakukan pihaknya kepada Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno.

"Betul ada OTT di Jateng, tunggu konpers," ujar Agus saat dikonfirmasi, Selasa (29/8/2017) malam.

Menurut informasi, Siti ditangkap seusai menggelar rapat di kantornya. Namun, hingga saat ini KPK belum memberikan informasi detail terkait perihal penangkapan tersebut. Siti masih dalam pemeriksaan intensif KPK. Rencananya, KPK akan menggelar konferensi pers pada Rabu (30/8/2017).

Kompas TV Presiden menyatakan, aparat penegak hukum sudah seringkali melakukan operasi tangkap tangan. Tapi ironisnya, tetap ada saja pejabat yang berani menerima suap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com