Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perpres Akan Mungkinkan Lulusan D4 dan S1 Jadi Dosen

Kompas.com - 25/08/2017, 14:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjadi dosen di perguruan tinggi tidak lagi harus menempuh pendidikan hingga S2. Kini, lulusan D4 dan S1 pun bisa menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi.

Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 2005 memang mengatur bahwa dosen harus memiliki pendidikan S2 atau S3.

Namun, lulusan S1 atau D4 dimungkinkan menjadi dosen dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Hal yang terpenting, lulusan D4 atau S1 memiliki pengalaman kerja profesional mengenai mata kuliah yang akan diajarkan ke mahasiswa dan mahasiswi.

"Pengalaman manajerial di bidang pekerjaannya, menjadikannya profesional, itu grading-nya (pemeringkatannya) sama (dengan S2 atau S3)," kata Nasir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Nasir mengakui, kebijakan ini diterapkan untuk mengatasi perguruan tinggi yang kekurangan tenaga pengajar.

Menurut dia, hal ini sudah diterapkan di beberapa perguruan tinggi, seperti Politeknik Elektronika Surabaya, Polimarine di Semarang, dan Institute Seni Indonesia di Yogyakarta.

"Tahu kan Didik Nini Thowok? Pendidikannya apa itu? Dia enggak punya pendidikan seni tinggi. Tapi kalau sama S3 yang seni, kira-kira pinter mana? Satu contoh itu," ucap Nasir.

(Baca juga: Krisis Dosen Hantui Perguruan Tinggi)

Nasir mengatakan, nantinya perguruan tinggi-lah yang akan menentukan apakah seseorang yang lulusan D4 atau S1 layak untuk mengajar sebagai dosen di kampusnya. Setelah itu, kampus memberikan laporan ke pemerintah.

"Misalnya kalian dari media, mungkin profesional hanya dari S1 atau D4. Kemudian barangkali anda akan mengajar multimedia, di komunikasi. Yang S2 belum tentu mereka lebih pintar daripada Anda. Nanti Anda jangan khawatir, bisa masuk," kata Nasir.

Kompas TV Yudi Latif meminta dosen yang berafiliasi dengan ormas anti-pancasila tak perlu lagi mengajar di kampus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com