Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Indonesia Ajak 16 Negara Sahabat Bahas Pembangunan Desa

Kompas.com - 25/08/2017, 12:49 WIB


KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka kegiatan Village Development Forum (VDF) 2017 di kantor Wakil Presiden, Kamis (24/8/2017). VDF 2017 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diikuti oleh 16 negara.

Forum pertemuan dan ajang tukar pikiran tersebut melibatkan para pengambil kebijakan serta praktisi pembangunan perdesaan dari berbagai negara.

“Forum ini sebagai media berbagi pengalaman dari apa yang sudah dilakukan di masing-masing negara. Pemerintah ingin meningkatkan nilai tambah dan kesempatan di pedesaan. Perhatian kita di pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan supaya dapat dinikmati masyarakat perdesaan,” ujar Jusuf Kalla saat membuka VDF 2017.

Ia mengatakan, kebijakan dana desa yang kini dicanangkan oleh pemerintah menjadi upaya untuk mempercepat kemandirian desa. Dengan pengakuan pemerintah pusat kepada desa, diharapkan desa dapat berdaulat menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhannya.

“Pembangunan jalan, kesehatan, dan lainnya itu semua ditujukan ke desa, tapi butuh inisiatif dari desa sendiri. Kami tentu berharap desa akan menemukan satu produk yang akan dilakukan desa itu sendiri. Kalau tidak maju dan mampu secara ekonomi serta kurangnya produktivitas, maka akan terjadi urbanisasi,” ujarnya.

Baca: PNS Kemendes Patungan Gunakan Uang Pribadi untuk Menyuap Auditor BPK

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, program dana desa kini semakin diperhatikan sejumlah negara sahabat. Dengan diselenggarakannya VDF, lanjutnya, maka perwakilan dari masing-masing negara dapat saling berbagi pengalaman mengenai konsep pembangunan desa.

“VDF bertujuan untuk menambah referensi dan wawasan mengenai pembangunan pedesaan di negara-negara lain. Saya juga senang bahwa program dana desa ini banyak diperhatikan berbagai negara. Program ini bukan hanya yang pertama di Indonesia, melainkan di dunia. Misalnya, FELDA di Malaysia dan Saemaul Undong di Korea Selatan saling berbagi pengalamannya,” katanya.

Program dana desa yang tergolong baru kerap memunculkan sejumlah persoalan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengajak semua pihak untuk bersama mengawal kebijakan dana desa tersebut.

Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia Fleur Davies mengatakan, pemerintah Australia merasa bangga bisa mendukung forum ini dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

“Karena dana desa penting sekali untuk mengatasi masalah di desa. Kami juga melakukan kerjasama dengan Kemendes PDTT dalam konsep sister village, pelatihan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan aplikasi ruang desa,” ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak sejumlah negara untuk membangun desa. Village Development Forum yang diikuti 16 negara dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (24/8/2017) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak sejumlah negara untuk membangun desa. Village Development Forum yang diikuti 16 negara dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (24/8/2017)

VDF 2017 bertema Representing Village: Democracy, Autonomy and Prosperity tersebut terdiri dari tiga rangkaian acara.

Pertama, Senior Executive Meeting (SEM) yang diikuti oleh sejumlah eksekutif senior dari beberapa negara yang sukses mengembangkan desa dan daerah pedesaan.

Kedua, plenary session sebagai forum diskusi yang menghadirkan narasumber dari tingkat nasional dan internasional yang akan berbicara tentang aspek sosiologi, politik, dan ekonomi desa. Ketiga, paralel workshop.

Kegiatan ini diikuti oleh 16 Duta Besar dan Konsul dari negara sahabat yakni Belgia, Belarusia, Kanada, Prancis, Italia, Hungaria, Malaysia, Venezuela, Sudan, Bosnia Herzegovina, Etiopia, Peru, Afrika Selatan, Yordania, Mozambik, dan Afganistan.

Selain itu, turut hadir enam lembaga penelitian asing bidang perdesaan, perwakilan pemerintah daerah, dan perguruan tinggi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com