Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Menjelang Diresmikannya "Airways" Jalur Selatan Jawa

Kompas.com - 22/08/2017, 06:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAna Shofiana Syatiri

KONON kabarnya, sebentar lagi jalur penerbangan sipil komersial pada lintasan selatan pulau Jawa akan dibuka. Sebuah peluang yang sudah sejak puluhan tahun lalu dituntut untuk segera dibuka bagi memfasilitasi penerbangan sipil komersial agar menjadi lebih "hemat fuel" atau mengirit bahan bakar.    

Walaupun belakangan, justru kini isunya berubah menjadi efisiensi dalam hal pengaturan kepadatan penerbangan sipil komersial yang sudah amat sangat mengganggu. Tidak begitu jelas apa gerangan sasaran utama dari langkah yang kemudian akan sedikit "merepotkan" manajemen latihan pesawat-pesawat terbang tempur Angkatan Udara yang memerlukan ruang "bebas" dalam upaya mencapai sebuah tingkat "combat readiness" tertentu sesuai kaidah universal dari standard praktis siap tempur Angkatan Udara di mana pun.   

Dibukanya jalur selatan Jawa hanya akan memberikan perbedaan waktu jam terbang  tidak lebih dari 30 hingga 45 menit saja dibanding dengan jalur standar yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Di samping itu, terobosan ini pun bukanlah solusi dalam berhadapan dengan kepadatan penerbangan sipil komersial yang tengah terjadi belakangan ini.   

Kepadatan yang terjadi belakangan ini lebih bermuara kepada antrean take off dan landing yang sudah nyaris membuat putus asa para Air Traffic Controller, terutama di Jakarta (Cengkareng dan Halim) dan beberapa kota lainnya di sekitar pulau Jawa dan Bali. Tidak banyak manfaat yang akan diperoleh dari membuka jalur selatan Jawa bila hal tersebut ditujukan untuk mengurangi sekuel antrean take off  dan landing di Jakarta , Surabaya, Bali dan sekitarnya.   

Pokok permasalahan utama adalah fasilitas infrastruktur pesawat dalam take off dan landing di bandara (di-darat) yang sudah sedemikian "parah", dan sama sekali bukan pada "airways" atau jalur penerbangannya sendiri.

Sementara itu, tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dari pengelolaan "Flight Training" dari sekian banyak skadron "fighter aircraft" yang selama ini berada dalam ruang yang "leluasa" bergerak untuk latihan, sebagai salah satu standar keamanan dan keselamatan terbang.

Fighter Aircraft, pesawat terbang tempur yang manuver-manuvernya adalah jauh di luar manuver yang biasa dilakukan oleh pesawat terbang sipil komersial.  Pesawat terbang tempur yang bahkan melakukan sedemikian banyak variasi gerak dan kecepatan yang hingga mencapai lebih dari kecepatan suara.

Manuver-manuver pesawat terbang tempur yang tidak hanya akan terbang solo, sendirian, akan tetapi juga terbang dalam formasi 2 atau 3 atau bahkan lebih dari 4 atau 5 pesawat.   

Manuver-manuver yang tidak berada dalam batasan kolom udara tertentu dengan terbang yang hanya lurus-lurus saja layaknya pesawat terbang sipil komersial, akan tetapi juga "un-usual" manuver dalam bentuk aerobatic.   

Tidak pula terbatas kepada terbang solo aerobatik, akan tetapi juga latihan-latihan aerobatik dalam formasi beberapa pesawat.  

Dipahami bahwa semua itu memang dapat saja dengan mudah diatur bersama, antara lain dengan "distribusi vertikal" kolom udara yang akan dipergunakan.  

Pertanyaannya adalah, apakah peralatan Air Trafic Control dan Radar Pemandu serta SDM yang mengawakinya sudah dipersiapkan untuk itu? Apakah perencanaan dari berhamburannya manuver pesawat terbang tempur yang selama ini berada di ruangan tersendiri (steril) untuk dimasuki "jalur penerbangan sipil komersial" di tengah-tengahnya sudah dipersiapkan dengan baik?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com