Indonesia Masih Kekurangan Tenaga Kerja Berkualitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017 mencatat jumlah angkatan kerja nasional yang jumlahnya lebih dari 131 juta orang masih didominasi oleh lulusan pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama.

Padahal, untuk menghadapi persaingan dunia kerja, mereka perlu mengasah kemampuan dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan masing-masing industri.

Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Herry Sudarmanto mengatakan, pihaknya terus memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dengan konsep Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK).

"Dengan konsep itu, balai-balai pelatihan kerja akan berperan langsung. Inilah yang dinilai dapat menjadi alternatif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan global yang semakin ketat," ujar Herry di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Saat ini, BLK yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 301. Sebanyak 17 BLK merupakan milik pemerintah pusat atau disebut BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP).

Selebihnya adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Ia menambahkan, melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding Balai Latihan Kerja, ada tiga BLK yang telah ditunjuk oleh sebagai pusat pengembangan dalam program 3R BLK tahap pertama.

Ketiganya, yaitu yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Serang, dan BBPLK Bandung. BLK terpilih itu diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki daya saing di pasar tenaga kerja.

Reorientasi BLK adalah mengarahkan agar program-program pelatihan yang di BLK fokus pada kebutuhan riil pasar kerja dan dilaksanakan secara masif.

Ia menambahkan, kebijakan terkait pelatihan dan pendidikan vokasi terus digodok untuk menghasilkan skema ideal agar dapat diimplementasikan secara efektif dan masif.

Salah satunya dengan mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan yang memfokuskan pada pelatihan vokasional untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia.

Politeknik Ketenagakerjaan akan memiliki 3 program studi (prodi), yakni Prodi Relasi Industrial (Hubungan Industrial), Prodi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), dan Prodi Manajemen Sumberdaya Manusia.

"Keberadaan Politeknik Ketenagakerjaan diharapkan dapat mewujudkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan berkualitas di bidang ketenagakerjaan melalui jalur pendidikan formal jenjang diploma 4 dan diploma 3," papar Herry.

"Politeknik Ketenagakerjaan juga akan menyediakan program sertifikasi kepada para peserta didiknya," lanjut dia.