Menko Darmin: Redenominasi untuk "Pride" Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu fungsi redenominasi rupiah adalah untuk meningkatkan harga diri Indonesia di dunia internasional.

Dengan mengubah Rp 1.000 menjadi Rp 1, maka mata uang Indonesia tidak akan terlalu jomplang apabila dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

"Itu adalah untuk efisiensi sebenarnya, dan ada juga soal pride (harga diri)," kata Menko Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

"Coba tanya bapak atau ibu yang pergi haji itu, bawa uang segepok kok dituker cuma dapat berapa lembar. Itu merasa gimana. Atau turis dari luar, dia kasih 300 dollar AS dapat banyak sekali. Dia mulai mikir, ini negara apa sih," ujar Darmin.

Darmin menambahkan, redenominasi ini juga bisa membuat penghitungan keuangan lebih sederhana. Tak ada lagi angka 0 yang terlalu banyak.

"Saya kalau guyon ngomong begini, anak sekolah masuk SD hitungannya 5 + 6 = 11, begitu keluar kok sekian ribu ditambah sekian ribu. Kita perlu lah sesekali mencocokkan apa yang ada di kelas dengan yang di luar. Supaya tidak dobel memori yang dipakai," ucap Darmin.

Namun, Darmin mengatakan, program redenominasi rupiah ini memang tidak bisa langsung dieksekusi dalam waktu dekat. Perlu sosialisasi yang panjang dan menyeluruh agar masyarakat tidak kebingungan.

"Ada masa transisi yang makan waktu beberapa tahun. Ini makanya perlu sosialisasi. Menyiapkan peraturan, undang-undang," kata dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo mengklaim telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan proses Rancangan Undang-Undang Redenominasi Mata Uang.

(Baca: Gubernur BI Klaim Dapat Restu Presiden soal Redenominasi Mata Uang)

Hal itu diungkapkan Agus usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Jika prosesnya mulus, Agus berharap wakil rakyat di DPR RI akan memasukkan RUU Redenominasi Mata Uang yang pernah diajukan ke DPR RI tahun 2013 tersebut ke Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2017.