Ditawari Alutsista dari Negara Asing, Jokowi Ingatkan Indonesia Harus Tetap Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia mendapat banyak tawaran kerja sama untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari beberapa negara.

Tawaran yang masuk, antara lain berupa transfer teknologi, mulai dari desain alutsista bersama yang memungkinkan menghasilkan hak cipta baru dan dimiliki industri dalam negeri, hingga realokasi fasilitas produksi dari negara produsen alutsista ke Indonesia.

Jokowi menegaskan, tawaran-tawaran itu harus dioptimalkan demi pemenuhan kebutuhan alutsista dalam negeri.

"Tawaran-tawan tersebut harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pertahanan. Terobosan itu harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (26/7/2017).

(Baca: Kata Megawati, Alutsista Modern Tak Jamin Keutuhan Bangsa)

Jika kerja sama tersebut diwujudkan, Jokowi mengingatkan bahwa pengadaan alutsista harus memperhatikan faktor pemeliharaan. Jokowi tidak ingin ada alutsista yang dibeli tanpa pertimbangan biaya pemeliharaan dalam jangka waktu ke depan.

"Tidak boleh lagi Indonesia membeli, misalnya pesawat tempur, tanpa memperkirakan biaya hidup alutsista tersebut selama 20 tahun ke depan," ujar Jokowi.

Terakhir, Presiden ingin agar kerjasama dalam pengadaan alutsista dengan negara-negara lain menggunakan mekanisme government to government (G to G) agar lebih dapat dipertanggungjawabkan.

(Baca: BPK Akan Audit Pengadaan Alutsista, Apa Komentar Menhan?)

Jokowi juga menegaskan, tidak boleh ada lagi praktik korupsi atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan alutsista.

"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi dan mark up. Saya peringatan jug alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk digunakan TNI dan untuk melindungi rakyat, bangsa dan negara dari ancaman yang ada," ujar Jokowi.