JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas yang membahas alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Saat membuka rapat, Jokowi menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Saya ingin dalam pengadaan alutsista ini memperlihatkan prinsip-prinsip transparansi dan prinsip-prinsip akuntabilitas," ujar Jokowi.
Jokowi menegaskan, tidak boleh ada lagi praktik korupsi di dalam pengadaan alutsista.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi dan mark up," kata Jokowi.
"Saya peringatkan juga, alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk digunakan TNI dan untuk melindungi rakyat, bangsa dan negara dari ancaman yang ada," ujar dia.
(Baca juga: Senjata Petaka di Natuna, Masalah Pengadaan hingga Perawatan Alutsista)
Hadir dalam rapat terbatas, antara lain Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala Badan Intelejen Negara Budi Gunawan.