Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Anggap Diamnya Jokowi sebagai Bentuk Setuju Maju Pilpres 2019

Kompas.com - 21/07/2017, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, menganggap diamnya Presiden Jokowi saat ditanya wartawan terkait pencapresan, sebagai sebuah persetujuan.

Ia menganggapyang dilakukan Jokowi tersebut sama dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam memberikan beberapa persetujuan.

"Beliau tadi secara jelas bilang silakan tanya kepada Ketua Umum PPP soal dukungan ini. Saya mengatakan itu sebagai bentuk taqrir (persetujuan)," kata Romi, sapaan Romahurmuziy, seusai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

"Rasulullah ketika terjadi satu peristiwa satu pandangan satu pendapat kemudian Rasul di sampingnya mendiamkan, itu artinya setuju," lanjut Romi.

Ia menilai diamnya Jokowi saat ditanya pencapresan merupakan bentuk kesantunan seorang pemimpin.

(Baca: Fadli Zon: Pemerintah Berusaha Jegal Prabowo Jadi Capres 2019)

Romi menambahkan, diamnya Jokowi juga merupakan bentuk kehati-hatian untuk menghindari kegaduhan. Sebab, baru saja PPP bersama lima partai lainnya memenangkan usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, yakni terkait besaran presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

"Kami yakin ini bagian dari kehati-hatian beliau untuk tidak dianggap setelah RUU pemilu disahkan dengan PT (Presidential Threshold) 20 persen tiba-tiba langsung ada dukungan," tutur Romi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah resmi mendaklarasikan pencapresan Presiden Jokowi di Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam pidato politiknya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

(Baca: Megawati: Alangkah Naifnya Sebut Jokowi Capres Boneka)

"Penetapan capres dari PPP secara resmi, PPP kembali mencalonkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019," ujar Romi, sapaan Romahurmuziy.

Deklarasi oleh Romi tersebut langsung disambut takbir oleh dan tepukan tangan oleh seluruh kader PPP yang hadir di sana.

Deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019 dilakukan PPP sehari setelah RUU Pemilu disahkan dengan dimenangkannya usulan pemerintah dalam isu presidential threshold, yakni berada di kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Dengan deklarasi pencapresan Jokowi oleh PPP maka sudah ada empat partai yang secara resmi mendeklarasikan Jokowi sebagai capres di pemilu 2019. Dua partai sebelumnya yakni Golkar, Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com