Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Daerah Perbatasan Diharapkan Selesai Akhir 2018

Kompas.com - 12/07/2017, 16:40 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pembangunan sejumlah infrastruktur di wilayah perbatasan telah selesai.

Selanjutnya, pemerintah fokus pada penyediaan aspek lainnya sehingga infrastruktur yang dibangun benar-benar dapat menunjang masyarakat.

"Sekarang, tahun ini memastikan supaya daerah ada manfaatnya. Sektor sosial terutama," ujar Tjahjo, di sela acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Tjahjo menyebutkan, sejumlah prasarana yang telah disiapkan.

Prasarana itu misalnya, terkait pertahanan, di Kupang sudah tersedia pesawat militer.

Selanjutnya, pemerintah akan membangun aspek penunjang lainnya.

Baca: Penyerapan Anggaran untuk Realisasi Pembangunan Daerah Perbatasan Belum Maksimal

"Peralatannya, misalnya pesawat satu skuadron sukhoi sudah ada di Kupang. Sekarang bagaimana asramanya, dan semuanya," kata dia.

Di wilayah daerah perbatasan lainnya, lanjut dia, sudah dibangun puskesmas.

Ke depan akan dibangun rumah sakit daerah. Selain itu, penyediaan tenaga medis.

"Misalnya, 187 kecamatan sudah ada puskesmasnya tapi belum ada dokternya. Dari 187 kecamatan itu meliputi beberapa kabupaten, minimal harus ada Rumah Sakit rujukannya," kata Tjahjo.

Politisi PDI-P tersebut berharap seluruh tahapan pembangunan selesai pada akhir tahun 2018.

Baca: Saat Prajurit TNI Berperang Melawan Kebodohan di Daerah Perbatasan...

 

"Tinggal bagaimana manfaat untuk daerah agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh hanya sebatas bangunan fisik berupa pos-pos perbatasan.

Pemerintah juga harus mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sehingga tidak kalah dengan negara tetangga.

"Bagaimana kita tidak hanya membangun gerbangnya, tapi kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Itu yang paling penting," kata Kalla.

Kompas TV Jokowi resmikan pos lintas batas negara Badau
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com