Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Belum Tentukan Jadwal Ulang Pemeriksaan Setya Novanto

Kompas.com - 10/07/2017, 22:09 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwal ulang pemeriksaan sekitar delapan dari sepuluh orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Para saksi ini tidak hadir saat dipanggil KPK pada pekan lalu.

Dua saksi yang tak hadir pekan lalu, sudah menjalani pemeriksaan pada hari ini, Senin (10/7/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, delapan saksi yang dijadwal ulang pemeriksaannya itu termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto.

"Kami adwalkan ulang nanti, akan kami jadwalkan lebih lanjut kapan persisnya pemeriksaan dari para saksi itu," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Baca: Menurut Jaksa, Korupsi E-KTP Dilakukan Bersama-sama Setya Novanto

Febri mengatakan, pemeriksaan terhadap Setya Novanto dilakukan sesuai kapasitasnya saat berlangsungnya proyek e-KTP.

Pada kasus ini, KPK memang sedang intens memeriksa anggota DPR.

"Yang pasti KPK sekarang masuk ke cluster politik untuk mendalami apa peran-peran dari para anggota DPR dari saat itu dan pihak lain yang terkait sehubungan dengan proses pembahasan anggaran sebelum proses pengadaan itu dilakukan," ujar Febri.

Dalam proses sidang untuk terdakwa Irman dan Sugiharto, KPK sudah memanggil sekitar 130 orang saksi.

Para saksi itu meliputi berbagai unsur baik birokrasi, swasta, DPR, sampai advokat.

KPK menyatakan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru pada kasus e-KTP ini. Untuk menetapkan tersangka, lanjut Febri, KPK perlu ada alat bukti yang cukup.

"Syarat penetapan tersangka baru atau penyidikan itu sebenarnya secara hukum adalah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup atau minimal dua alat bukti. Tentu dari alat bukti itu akan dianalisis bersama dan kemudian ada strategi-strategi penyidikan di sana. Jadi kami sepenuhnya mendasarkan pada hal tersebut," ujar Febri.

Kompas TV Setnov Tak Penuhi Panggilan KPK karena Alasan Sakit
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com