Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iluni UI Gelar Aksi Tolak Hak Angket di Depan Gedung DPR

Kompas.com - 07/07/2017, 15:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan diikuti sekitar 200 orang yang tergabung dalam Iluni UI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono menyatakan aksi ini merupakan kali pertama yang dilakukan pihaknya akibat keprihatinan terhadap pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui hak angket KPK.

"Kami menolak dengan tegas intervensi pada proses hukum di KPK baik dari pemerintah maupun DPR ataupun parpol (partai politik). Dan menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang tak terbatas pada hak angket dan revisi Undang-Undang KPK," ujar Arief dalam orasinya di Depan Gedung DPR.

(Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Jilid I-III Menyatakan Sikap Tolak Hak Angket)

Ia menambahkan, aksi yang dilakukan pihaknya kali ini bukan yang kali pertama dan terakhir. Ia berjanji akan terus menyuarakan penolakan terhadap upaya pelemahan KPK.

Namun, Iluni juga tetap akan bersikap kritis terhadap KPK agar pemberantasan korupsi berjalan seadil dan seoptimal mungkin.

Ia pun meminta pemerintah mengambil sikap tegas terkait polemik hak angket kepada KPK yang terus mendapat penolakan dari masyarakat.

"Kami mendesak KPK tuntaskan proses hukum e-KTP dengan tetapkan semua pelaku sebagai tersangka dengan segera. Kami mendesak KPK tuntaskan proses hukum kasus besar lainnya seperti BLBI, Century, Petral, reklamasi, Sumber Waras, dan yang selainnya," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com