Ketua MPR: Libatkan Swasta, Pemindahan Ibu Kota Bisa Jadi Skandal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI Zulkifli Hasan tak setuju jika pembiayaan pemindahan ibu kota melibatkan sektor swasta. Sebab, yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan.

"Bisa jadi skandal. Ya kan? Ada apa. Publik akan tanya, kalau pindah ibu kota ya pemerintah dong," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

"Kalau swasta yang pindahin pusat pemerintah bagaimana coba bayangkan," sambung dia.

Secara ide, ia setuju dengan pemindahan tersebut namun dalam jangka waktu yang panjang. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, Pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang lebih penting lainnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, awasembada pangan, tarif listrik, hingga irigasi.

(Baca: Pemindahan Ibu Kota, Pusat Pemerintahan, atau Keduanya?)

Tahun 2018 menurutnya juga sudah masuk ke tahun politik sehingga para "petugas" partai politik akan fokus pada pemilu 2019.

"Bahwa ibu kota jangka panjang perlu pisah dengan pusat bisnis saya setuju tapi kapan-kapan, tidak sekarang. Saya kira pemerintah fokus, utang kita kan sudah banyak," tutur Zulkifli.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Dua hal utama yang dikaji adalah total kebutuhan pembiayaan dan skema pembiayaannya.

(Baca: Timbul Tenggelamnya Wacana Pemindahan Ibu Kota)

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin seminimal mungkin menggunakan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dalam rencana pemindahan ibu kota ini. Dengan demikian, pemerintah akan mendorong sektor swasta dalam pendanaan rencana ini.

"Kami sedang susun skemanya. Pokoknya skemanya kerja sama pemerintah dengan badan usaha," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Di dalam skema pembiayaan itu juga akan diatur mengenai skema kepemilikan lahan. Pemerintah tengah mencari lokasi ibu kota baru yang kepemilikan tanahnya berada di pemerintah.