Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agar Toleransi Beragama Semakin Tercipta...

Kompas.com - 04/07/2017, 10:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosiolog Universitas Indonesia Imam B Prasodjo menekankan setidaknya ada tiga cara yang harus dilaksanakan untuk menciptakan toleransi beragama di masyarakat. Saat ini, kebebasan beragama masih banyak diwarnai pelanggaran dan belum tercipta sepenuhnya.

"Pertama, diskusi-diskusi yang kita kenal. Bagaiaman meng-update cara hidup kita, hidup bersama," kata Imam dalam diskusi "Satu Meja" di Kompas TV yang bertajuk Fitrah, Toleransi dan Kebhinekaan, Senin (3/7/2017) malam.

Nilai-nilai dalam Pancasila, menurutnya, juga belum ditindaklanjuti dan diaplikasikan dalam kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Menurut dia, program-program pemerintah harus secara efektif mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan hal itu meliputi seluruh kelompok.

(Baca: Pancasila Bukan Sekadar Simbol)

"Jadi ada nuansa-nuansa program yang harus di-drive Menteri Keuangan. Jangan sektoral. Harus ada pelibatan masyarakat yang beragam ini harus ikut terlibat," tuturnya.

Kemudian, program-program tersebut harus secara nyata bisa menumbuhkan religiusitas masyarakat. Ia mencontohkan pada kejadian bencana Tsunami di Aceh 2004 silam.

Seluruh kalangan dan lapisan masyarakat bergotong-royong membantu para korban. Mereka tak mengenal perbedaan agama, suku dan lainnya.

"Itu contoh interaksi kolosal dari beragam pihak yang menyatukan kita. Kita masuk ke situ dengan misi bersama, apapun itu bisa bekerja sama bahkan dari luar negeri. Itu yang saya bayangkan kalau Pancasila diimplementasikan," ucap Imam.

(Baca: Obama: Ayah Tiri Saya Seorang Muslim yang Penuh Toleransi)

Contoh lainnya adalah pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Ia berharap, UKP-PIP dapat menjadi perangkat untuk semakin menumbuhkan dialog publik terkait implementasi Pancasila yang nantinya dapat diimplementasikan dalam program-program dan kebijakan Pemerintah.

"Saya belum tahu apa kerjanya. Paling tidak, ada sebuah ruang baru yang mudah-mudahan tidak menjadi elitis," tuturnya.

Kompas TV Indahnya Potret Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com