"Hak Angket Hanya Memenuhi Ambisi DPR untuk Ganggu KPK"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga pemerintah, melainkan lembaga negara yang bersifat independen.

Oleh karena itu, menjadi tidak tepat jika DPR tetap melanjutkan hak angket. Penegasan ini bisa dilihat pada Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3)

Dalam UU MD3 yang dimaksud dengan hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah terkait dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"KPK bukan lembaga pemerintah, dan karena itu tidak mungkin diangket," kata Ray melalui keterangan tertulis, Jumat (9/6/2017).

Menurut Ray, gencarnya pembentukan panitia khusus memperlihatkan bahwa hak angket KPK bukan untuk kepentingan publik secara umum, melainkan hanya untuk kepentingan anggota DPR semata.

"Angket DPR soal KPK ini hanya semata memenuhi ambisi DPR untuk terus menerus mengganggu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Ray.

Ray juga menyoroti anggaran pansus hak angket KPK yang diperkirakan mencapai Rp 3,1 miliar.

(Baca: Anggaran Pansus Hak Angket KPK Capai Rp 3,1 Miliar)

Menurut Ray, dengan dana sebesar itu namun kepentingannya hanya untuk elite politik tentu hal ini menambah luka hati masyarakat.

Ray berharap, fraksi-fraksi yang sejak awal menolak hak angket bisa bersikap konsisten tak mengirim perwakilannya dan menolak pembentukan pansus.

"Ini sudah melebihi batas. Angketnya saja secara umum tidak disetujui masyarakat," kata Ray.

Hingga saat ini, tujuh fraksi telah mengirimkan nama ke Pansus Hak Angket KPK.

Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah secara resmi menolak hak angket tersebut melalui forum sidang paripurna.

Sikap serupa diungkapkan Partai Demokrat yang menolak hak angket tersebut. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan sikap.