Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panas Dingin Perseteruan Fahri Hamzah dengan PKS

Kompas.com - 07/06/2017, 09:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saling sindir antara anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Fahri Hamzah terus memanaskan perseteruan yang terjadi pasca Fahri dipecat partai itu.

Terakhir, Fahri kembali melontarkan kritik pedasnya terhadap kepemimpinan Sohibul Iman yang telah memecatnya dari PKS.

Fahri yang baru mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan (dapil) mengaku mendapatkan aspirasi dari masyarakat soal PKS, termasuk masa depan dirinya di partai berlambang padi dan bulan sabit kembar tersebut.

Fahri pun menilai pimpinan PKS saat ini tak bisa membawa partai itu lebih maju. Ia mencontohkan insiden dapil pada sidang paripurna yang dipimpinnya. Menurutnya, WO baru masuk akal dilakukan jika fraksi tak setuju terhadap suatu keputusan politik.

"Ini WO karena menganggap saya tidak legitimate. Bagaimana, orang sudah putusan pengadilan," tuturnya.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).
Sikap PKS seperti itu, menurutnya, adalah dosa pimpinannya yang tak memahami cara bernegara yang dewasa.

"Kalau konflik dengan saya tidak bisa diselesaikan gimana mau ngurus negara," kata Fahri.

"Ini kan engga dewasa. Enggak ada partai bisa menang dengan cara begini. Eksklusif, ngambekan, kaku. Bakal Innalillahi ini semua," sambung dia.

(Baca: Fahri Hamzah Anggap PKS Sulit Maju jika Tak Ganti Pimpinan)

Terkait usulan pergantian pimpinan tersebut, Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa Fahri tak perlu ikut campur urusan partai karena sudah bukan anggota PKS.

Adapun mengenai gugatan Fahri yang dimenangkan PN Jaksel, saat ini masih dilawan PKS dengan upaya hukum banding yang belum berkekuatan hukum tetap.

Sehingga, putusan tersebut menurutnya tak bisa dijadikan alasan.

"Fahri enggak boleh ngomong begitu (ganti pimpinan). Dia kan bukan anggota PKS lagi, sudah dipecat. Jadi enggak usah ikut campur lagi lah urusan partai," kata Tifatul.

(Baca: Tifatul: Fahri Hamzah Sudah Dipecat, Tak Usah Ikut Campur Internal PKS)

"Urusan pengadilan, kita selesaikan di pengadilan. Jadi singkatnya banyak rumput di sekitar dahlia, enggak usah ribut ini cuma urusan dunia," sambung mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu.

Hal senada diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera yang menegaskan bahwa Fahri berdasarkan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai sudah bukan anggota PKS.

Terkait kritikan Fahri bahwa PKS di bawah kepemimpinan sekarang tak bisa lebih maju, Mardani mengatakan pihaknya menjawab kritik tak melalui kata-kata namun bukti.

"Kami menganggapnya semua boleh berkomentar. Kami akan buktikan, tidak dengan kata-kata tapi tindakan. Seperti (kemenangan) Pilkada DKI," ucap Anggota Komisi II DPR itu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com