Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Lupa, Konstituen Bapak-Ibu dari Lenteng Agung sampai Los Angeles"

Kompas.com - 02/06/2017, 13:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Diaspora Indonesia meminta pembentukan daerah pemilihan (dapil) luar negeri.

Hal itu disampaikan dalam audiensi dengan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu, Jumat (2/6/2017), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Koordinator Gugus Tugas Advokasi Dapil Luar Negeri Diaspora Indonesia, Mohamad Al-Arief menyampaikan, data terakir yang dihimpun Kementerian Luar Negeri, jumlah warga negara Indonesia di luar negeri berada di 171 titik di seluruh dunia.

Jumlahnya mencapai hampir 4,7 juta orang.

"Kalau ibaratnya provinsi, kami adalah provinsi ke-16 terbesar di Indonesia," kata Arief.

Saat ini, suara WNI di luar negeri digabungkan dengan dapil 2 DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

Padahal, jumlah WNI di luar negeri lebih banyak ketimbang warga di dua wilayah tersebut.

Arief memaparkan, jumlah warga Jakarta Pusat sekitar 900 ribu orang, sedangkan Jakarta Selatan sekitar 2,3 juta orang.

Baca: Pilgub DKI di Mata WNI Diaspora, Bikin “Deg-degan, Jengkel, dan Serem”

Jumlah 4,3 juta orang jika dibandingkan dengan jumlah warga negara di beberapa negara jumlahnya juga sangat signifikan.

Misalnya, sama dengan populasi Republik Irlandia atau Costa Rika.

"Tapi selama ini suara kami disempilkan ke sebuah dapil dan 7 wakil kami di DPR suka lupa konstituen mereka juga ada di luar negeri," kata dia.

"Jangan lupa, konstituen Bapak-Ibu dari Lenteng Agung sampai Los Angeles," sambung Arief.

Arief menambahkan, pihaknya mengkhawatirkan kondisi saat ini akan membuat WNI di luar negeri semakin apolitis dan tak mau berpartisipasi dalam proses politik Tanah Air.

Suara konstituen yang besar tersebut saat ini juga menjadi tidak jelas keterwakilannya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

PKS: Masalah Judi Online Sudah Kami Teriakkan Sejak 3 Tahun Lalu

Nasional
Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Dompet Dhuafa Banten Adakan Program Budi Daya Udang Vaname, Petambak Merasa Terbantu

Nasional
“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

“Care Visit to Banten”, Bentuk Transparansi Dompet Dhuafa dan Interaksi Langsung dengan Donatur

Nasional
Perang Terhadap Judi 'Online', Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Perang Terhadap Judi "Online", Polisi Siber Perlu Diefektifkan dan Jangan Hanya Musiman

Nasional
Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Majelis PPP Desak Muktamar Dipercepat Imbas Gagal ke DPR

Nasional
Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Pertama dalam Sejarah, Pesawat Tempur F-22 Raptor Akan Mendarat di Indonesia

Nasional
Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Di Momen Idul Adha 1445 H, Pertamina Salurkan 4.493 Hewan Kurban di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

KPK Enggan Tanggapi Isu Harun Masiku Hampir Tertangkap Saat Menyamar Jadi Guru

Nasional
Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com