Suap Kemendes-BPK Terungkap, Puan Minta Kementerian Lain Profesional

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggalk dan Transmigrasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Empat orang jadi tersangka dalam kasus ini. Dua di antaranya adalah pejabat Kemendes, dua lainnya auditor di BPK.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengimbau, semua kementerian, tidak hanya kementerian di bawah koordinasi Kemenko PMK, untuk profesional dalam membuat laporan keuangan.

Profesionalitas bisa menghindari praktek korupsi atau suap. 

(Baca: Pemerintah Dukung KPK Ungkap 'Kongkalikong' BPK dengan Kemendes PDTT)

"Bukan hanya pada menteri tertentu. Saya berharap profesionalitas, utamanya akuntabilitas keuangan memang harus tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme keuangan yang ada," kata Puan ketika ditemui di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

Puan pun mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus suap itu. 

"Kemendes juga sudah proaktif untuk ikut memberikan keterangan yang diperlukan. Kalau memang hal itu harus dilakukan berarti semua sudah pada jalurnya. Kita harus hormati," kata Puan.

Puan juga mengatakan dalam waktu dekat ini Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo akan menemuinya dirinya untuk melaporkan perkembangan kasus yang menjerat kementeriannya.

"Jadi satu dua hari ini Pak Mendes akan melaporkan kondisi Kemendes kepada Menko PMK. Namun sampai saat ini, kalau memang itu kasus hukum, memang terjadi, tentu saja kita harus menghormati hal tersebut," kata Puan.

(Baca: Komisi III Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus pada Kasus Kemendes-BPK)

Untuk diketahui, Inspektur Jenderal Kemendes Sugito dan pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara pihak yang diduga penerima suap yakni pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri dan Auditor BPK Ali Sadli dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.