Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/05/2017, 15:41 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menuturkan, penjaringan calon Wakil Presiden merupakan keputusan Presiden Joko Widodo. Adapun Golkar telah mendeklarasikan partainya mengusung Jokowi pada Pilpres 2019.

Novanto menuturkan, cawapres pasangan Jokowi haruslah seseorang yang memiliki keterikatan yang baik dengan Jokowi.

"Presiden yang bisa menentukan. Jangan sampai wakil itu chemistry-nya enggak sama dengan Presiden," kata Novanto di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (23/5/2017).

Novanto sekaligus menanggapi usulan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Aburizal menilai, hal wajar jika Golkar sebagai partai pengusung Jokowi untuk Pemilu 2019 turut mengusulkan nama kadernya untuk mendampingi Jokowi.

 

(Baca: Golkar Buka Peluang Setya Novanto Jadi Cawapres Dampingi Jokowi)

Menanggapi hal tersebut, Novanto mengatakan masih belum ada kader di internal partai yang akan diusulkan menjadi cawapres Jokowi. Sebab, akan menjadi berbahaya jika memaksakan menyodorkan nama kader Golkar namun tak cocok dengan Jokowi.

"Kita harus hati-hati kalau soal itu, kita percayakan saja pada Presiden," ujar Ketua DPR RI itu.

Dia pun menjawab diplomatis soal kemungkinan dirinya mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

"Wah..saya ini yang penting semuanya selamat saja sudah makasih. Jangan mikir jauh-jauh. Saya ini cukup selesaikan tugas-tugas kerja saya yang bisa selesai dengan selamat," tutur Novanto.

"Golkarnya selamat, sudah dan bisa berjuang untuk kepentingan bangsa negara," sambungnya.

 

(Baca: Akbar Tanjung Sebut Elektabilitas Golkar Turun Sejak Setya Novanto Jadi Ketum)

Salah satu usulan untuk membahas calon wakil Presiden penamping Jokowi dilontarkan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pria yang akrab disapa Ical itu menilai, hal strategis seperti soal cawapres Jokowi bisa dibahas lebih lanjut pada Rapimnas kali ini.

Menurut Ical, Golkar juga masih memiliki peluang untuk mengusulkan nama kadernya sebagai cawapres Jokowi.

"Posisi capres sudah jelas yaitu Pak Presiden Jokow. Namun posisi cawapres masih kosong. Sebagai partai apa yang harus kita lakukan dalam soal ini? Apakah kita akan mengusulkan satu atau dua nama dari Partai Golkar untuk mendampingi beliau?" tanya Ical kepasa peserta Rapimnas saat memberikan pengarahan.

Pertanyaan Ical pun mendapatkan jawaban positif dari hadirin yang juga menilai bahwa Golkar perlu mengusulkan nama kadernya untuk dijadikan calon pendamping Jokowi pada Pemilu Presiden 2019.

Kompas TV Keutuhan Golkar Terancam? (Bag 2)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com