Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Tantang Pihak yang Sebut Komunis Bangkit Berikan Data

Kompas.com - 21/05/2017, 22:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu kebangkitan komunisme belakangan kembali marak terdengar. Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan hal tersebut hanyalah isu yang diciptakan dan dipersepsikan seolah ada.

"Waktu saya Menko Polhukam, ada lah isu macam-macam lah PKI buka kantor di Matraman. Kami cek tim ke sana tidak ada," kata Luhut dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Balikpapan, Minggu (21/5/2017).

Ia pun menantang pihak-pihak yang menggaungkan komunisme bangkit unyuk menunjukkan bukti dan data jika memang meyakini bahwa komunisme bangkit. Meskipun saat ini ia menjabat Menko Kemaritiman, Luhut memastikan laporan tersebut akan sampai kepada menteri terkait.

"Kalau Anda punya data kasih ke saya," ujarnya. "Tapi jangan ngomong saja. 'Komunis di sana', siapa? Enggak pernah ada yang bisa kasih keterangan. Ditambahin lagi ada kaos," sambung Luhut.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu mengimbau peserta Rapimnas yang hadir untuk tidak ikut menyebarkan. Luhut memastikan Pemerintah akan menindak jika komunis benar-benar terbukti ada.

"Saya pastikan kami akan bertindak kalau ada. Saya tanya BIN, TNI. Di TNI saya ceramah seperti ini. Saya bilang ke Panglima, kalian kan di teritorial, pastikan dimana secara berjenjang. Katanya tidak ada itu," ujar Luhut.

Baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang

Penegasan untuk menindaktegas organisasi masyarakat (Ormas) anti-Pancasila sebelumnya juga sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi di Indonesia.

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Jokowi pun memastikan, negara tidak akan diam dalam menghadapi gerakan-gerakan yang merongrong tersebut. "Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk," kata Jokowi.

Kompas TV Setelah sempat disomasi, Alfian Tanjung, siang tadi mendatangi dewan pers dan bertemu dengan Nezar Patria, terkait pernyataannya yang menyebut Nezar anggota PKI dan pernah melakukan rapat di istana. Dalam pernyataannya, Alfian mengakui Nezar bukan anggota PKI dan tidak pernah terkait dengan kegiatan istana. Sebelumnya, Alfian juga telah dilaporkan ke polisi oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, karena telah menyebutnya sering menggelar rapat PKI di lingkungan istana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com