19 Tahun Reformasi, 9 Kritik Amien Rais untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menggelar "Refleksi 19 Tahun Reformasi-Menggembirakan Demokrasi Tribute to Amien Rais" di kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (20/5/2017).

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengungkapkan sejumlah kritiknya kepada Presiden Joko Widodo.

Amien mengatakan tak akan memberikan masukan yang bertujuan "asal Presiden senang".

Pertama, sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden, ia menganggap kebijakan Jokowi banyak yang terasa kurang simpatik pada sebagian kalangan umat Islam.

Contohnya, kata Amien, Jokowi tidak berada di istana negara tatkala perwakilan Aksi Bela Islam II ingin menemuinya. Ia pun kecewa, terpukul dan terkejut.

"Anda (Jokowi) dikenal sebagai tokoh jagoan blusukan, suka menyapa dan menemui langsung berbagai kalangan masyarakat luas. Namun ketika tokoh-tokoh umat Aksi Bela Islam itu mau sowan menemui Anda guna menyampaikan aspirasi mereka, Anda malahan pergi," kata Amien.

(Baca: Pengacara: Rizieq Akan Minta Perlindungan PBB)

Kedua, Amien menilai, Jokowi telah membiarkan adanya usaha-usaha untuk melakukan kriminalisasi terhadap para ulama sebagai rujukan umat. Padahal, ulama itu tempat mencari penerangan dan kesejukan buat umat Islam.

"Saya agak kuatir bila akhirnya banyak dari ulama berbagai kelompok umat Islam tidak lagi berani menyuarakan kebenaran karena tekanan, ancaman, atau karena kooptasi," katanya.

"Massa umat bisa jadi bingung. Massa itu bisa saja mengalami frustasi yang dapat bermuara pada letupan-letupan politik yang tidak kondusif bagi keamanan dan integritas negeri," tambahnya.

Ketiga, Amien mengkritik rencana pemerintah yang dapat menambah keraguan umat pada Jokowi. Yakni rencana penggunaan dana Haji untuk pembangunan infrastruktur.

"Dana Haji yang liquid sekarang ini, bila informasi yang saya peroleh benar, ada sekitar 93 triliun rupiah," ujarnya.

(Baca: Dana Haji Diusulkan untuk Infrastruktur, Ini Kata Menteri Agama)

Amien menilai, penggunaan dana keagamaan untuk pembangunan infrastruktur, menciderai amanat keagamaan. Sebab, perbaikan pelayanan haji Indonesia di tanah suci sungguh masih jauh memadai dibandingkan dengan haji Malaysia, Iran atau Turki.

"Masih ada banyak cara lain untuk memperoleh dana pembangunan infrastruktur kita. Dana haji dipinjam untuk membiayai infra-struktur, tetap kedengaran ganjil. Carilah pinjaman dari sumber lain," ujarnya.

"Jangan karena sudah mentok cari dana pembangunan infrastruktur, lantas secara serampangan dana haji mau diserbu. Mohon rencana ini dibatalkan," kata dia.

Keempat, Amien ingin Jokowi mengakhiri penjajahan ekonomi asing di Blok Mahakam dan Freeport-McMoran.

"Saya tahu Kontrak Karya antara Freeport-McMoRan dan Indonesia sejak 1967 mengandung banyak misteri. Ada oknum-oknum yang membela kepentingan PT Freeport secara mati-matian. Seolah-olah kalau Indonesia tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport, Indonesia akan kiamat," kata Amien.

Amien pun ragu, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan wakilnya Archandra Tahar berani mengambil langkah-langkah tersebut.

"Kita sudah sama-sama tahu masalah ini. Tidak mungkin kita lempar batu sembunyi tangan. Mereka hanyalah pembantu Anda," kata Amien.

(Baca: Pemerintah Pantau Keseriusan Freeport Bangun "Smelter" dalam 6 Bulan)

Tak hanya Freeport, ia pun ingin ada kedaulatan ekonomi yang bisa ditegakkan di Blok Mahakam.

"Kapan kita mengakhiri penjarahan asing di Blok Mahakam yang sudah berlangsung setengah abad," tanya Amien.

Kelima, Amien menyebut penegakan hukum di zaman Jokowi belum mengalami perbaikan. Bahkan makin buruk.

"Sangat terlihat kenyataan implementasi hukum yang over-diskriminatif. Istilah tebang pilih kedengaran terlalu lembut. Ini bisa jadi resep jitu mempercepat Indonesia menjadi lawless state atau lawless country. Negara dan negeri tanpa hukum," kata dia.

Keenam, kata Amien, ancaman keutuhan NKRI di zaman kepemimpinan Jokowi terasa lebih nyata. Amien, ingin Jokowi belajar dari kehancuran Uni Soviet dan Yugoslavia. Negara yang pernah menjadi negeri adidaya seperti Amerika Serikat.

"Setelah sekitar 70 tahun melewati kehidupannya, Uni Soviet bubar dan kini menjadi 15 negara kecil-kecil. Kecuali Rusia, yang tidak lagi memiliki peran global seperti masa lalu," katanya.