Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental, Menko PMK Gandeng Muhammadiyah

Kompas.com - 18/05/2017, 21:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggandeng sejumlah pihak untuk menyebarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), salah satunya Muhammadiyah.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berkunjung ke Gedung Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Dalam kunjungan itu, Puan diterima secara langsung oleh Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqoddas, serta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

(Baca: Puan Ingatkan Pentingnya Gerakan Nasional Revolusi Mental)

"Pertemuan ini dilakukan untuk membahas tentang bagaimana menjaga toleransi beragama kemudian silaturahmi dan kebinekaan itu tetap terjaga dan terpelihara di Indonesia ini," kata Puan melalui keterangan tertulis, Kamis (18/5/2017).

Ia mengapresiasi keluarga besar Muhammadiyah dan mengharapkan sinergi antara pemerintah dan salah satu organisasi massa Islam terbesar itu dapat selalu berjalan.

Sehingga harapannya tidak ada miskomunikasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila.

Pada kesempatan itu, menurut Puan, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir turut menyatakan bahwa keluarga besar PP Muhammadiyah akan selalu berkomitmen menjaga persatuan bangsa.

(Baca: Jokowi Teken Inpres Gerakan Nasional Revolusi Mental)

"Kita ini adalah satu saudara dan satu bangsa. Kita harus selalu bersatu walaupun kebinekaan itu selalu ada. Mari menjaga pluralisme yang ada di Indonesia," papar Puan.

"Kita harus tetap mengingat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila adalah harga mati yang harus selalu kita jaga," lanjut putri Megawati Soekarnoputri itu.

Kompas TV Di Denpasar, Bali, belasan karangan bunga dikirim ke kantor Mapolda Bali.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com