Larangan Cantrang Akan Jadi Bom Waktu untuk Jokowi Maju Pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Kemaritiman dari The National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi menyebut bahwa larangan penggunaan cantrang bagi para nelayan untuk menangkap ikan bisa menjadi bom waktu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Siswanto berujar, para nelayan adalah salah satu elemen masyarakat yang jumlahnya banyak, sama halnya seperti petani.

"Jadi jika mereka tidak terurus dengan baik akan menjadi bom waktu bagi siapa saja yang maju jadi Presiden ke depan karena jumlahnya signifikan," kata Siswanto di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (13/5/2017?).

Terlebih, kata dia, rata-rata para nelayan hidupnya masih terbelenggu kemiskinan. Karenanya, jika mereka semakin disengsarakan lewat pelarangan cantrang, tidak menutup kemungkinan suara mereka alihkan ke calon lain di Pilpres 2019, bukan ke Presiden Joko Widodo.

(Baca: Koreksi Kebijakan Susi, Jokowi Bolehkan Cantrang hingga Akhir 2017)

"Rata-rata nelayan hidupnya miskin. Jadi memutar emosi mereka. Itulah saya maksud bisa membahayakan calon Presiden. Apalagi kalau Jokowi ingin maju jadi Presiden periode kedua," kata dia.

"Ya memang cantrang hanya jadi salah satu isunya. Tapi isu nelayan sebagai secara kesluruhan bisa menjadi cerita lain di Pilpres 2019," lanjutnya.

Untuk itu, ia mendorong agar Presiden Jokowi sepenuhnya mencabut larangan Cantrang, tidak hanya sepenuhnya ditangguhkan sampai akhir tahun 2017.

"Kalau dicabut saja ya dicabut sajalah. Jangan tarik ulur. Karena kalau didemo di kaji ulang tidak baik juga. Peraturan tidak ditentukan oleh demo. Ini kan terkait wibawa Pemerintah. Ini sangat sensitif, apalagi terkait persiapan Pilpres 2019," kata dia.

(Baca: DPR Ingatkan Pemerintah Tak Otoriter Larang Cantrang Selamanya)

"Sekarang kan larangannya ditangguhkan sampai akhir 2017. Nah apakah permanen itulah yang menjadi tanda tanya. Nelayan ini butuh kepastian, kalau memang tidak perlu ya tidak usah dikasih batas waktu," lanjutnya.

Jika memang dicabut, Siswanto mengusulkan agar Pemerintah Daerah perannya bisa dimaksimalkan. Itu agar mengurangi beban kerja dari Susi.

"Pemerintah daerah harus diberdayakan, urusan perikanan sudah diserahkan kepada provinsi, kabupaten/kota. Ini juga baik untuk bu Susi. Jadi bu Susi bisa santai, sekarang kan sasarannya bu Susi," ungkap dia.

"Nelayan itu tak peduli siapa pejabatnya, yang penting dia diurus dengan baik, pekerjaan mereka bisa berjalan terus, penghasilan mereka syukur-syukur bisa bertambah, atau stabil lah. Lah datang kebijakan cantrang ini memukul pendapatan nelayan," ungkap Siswanto.