Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilgub Jabar, Gerindra Upayakan Usung Kader Internal

Kompas.com - 26/04/2017, 12:55 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid, menyatakan partainya berupaya mengusung kader internal di Pilgub Jawa Barat (Jabar) 2018, baik sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur.

"Gerindra akan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Survei kan yang cukup besar itu adalah Deddy Mizwar. Gerindra sendiri fokus pada kader internal, yang muncul hingga saat ini adalah Ketua DPD Jabar Pak Mulyadi, saya sendiri," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Ia mengatakan pada 1 hingga 2 Mei, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jabar akan mengadakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) untuk menentukan pasangan calon yang akan diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

(Baca: Ridwan Kamil, Deddy Mizwar, dan Dedi Mulyadi Masuk Radar PKB untuk Pilgub Jabar)

Sedangkan untuk pihak eksternal, selain Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, Gerindra tengah membidik Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jabar, Agung Suryamal.

Sementara itu, Sodik mengungkapkan, PKS juga telah menyodorkan beberapa nama, yakni Deddy Mizwar, Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana, dan istri Gubernur Jabar Netty Prasetiani. Namun, ia menegaskan, belum ada kepastian soal format pasangan calon antara Gerindra dan PKS.

"Jadi masih belum ada kepastian siapa yang calon gubernur, siapa yang calon wakil gubernurnya," lanjut Sodik.

Kompas TV Peta Dukungan Parpol di Pilgub Jabar 2018 (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com