Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tarik Ulur Dukungan Partai Islam di Pilkada Jakarta

Kompas.com - 17/04/2017, 07:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Setidaknya ada empat partai Islam, atau berbasis massa Islam, yang berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Keempatnya yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari keempat partai tersebut, baru PKS dan PAN yang secara tegas menayatakana dukungannya ke pasangan calon Anies Baswedan Sandiaga Uno.

Sementara itu, dukungan PPP dan PKB ke pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Djarot Syaiful Hidayat belum bisa dipastikan. Dukungan yang baru disampaikan masing-masing partai baru dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Apalagi, seusai penetapan hasil pemilihan putaran pertama, kedua partai tersebut sempat mengisyaratkan untuk mengalihkan dukungannya kepada pasangan Anies-Sandi. Langkah itu dilakukan setelah mereka gagal memenangkan pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviaan Murni, yang notabene juga banyak dipilih oleh para pemilih muslim.

Oleh karena itu, bagi PPP dan PKB, mendukung pasangan Ahok-Djarot bisa jadi mengkhianati para pemilih mereka yang pada putaran pertama telah memilih pasangan calon yang memiliki kesamaan latar belakang agama.

(Baca: Djarot Terima Kasih atas Dukungan dari DPW PPP)

Direktur Eksekutif Indo barometer Muhammad Qodar  menilai wajar dinamika yang terjadi pada partai-partai Islam dalam mementukan dukungan di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Menurut Qodari, ada dua petimbangan yang melatarbelakangi arah dukungan partai Islam di Pilkada DKI putaran kedua, khususnya bagi PPP dan PKB.

"Pertama mereka tentu memikirkan basis masa mereka, para pemilih muslim yang dalam hal ini masih mempertimbangkan aspek agama dalam pilihannya, terutama dengan adanya kasus dugaan penistaan agama," kata Qodari saat dihubungi, Minggu (16/4/2017).

Ia menyatakan, sikap pemilih pada Pilkada DKI tergolong unik. Hal ini terlihat dari mayoritas wrga DKI yang muslim sejatinya merasa puas dengan kinerja Ahok Djarot dalam memimpin DKI di periode sebelumnya.

Itu, kata Qodari, terlihat dalam beberapa hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Namun, dengan adanya kasus dugaan penistaan agama, mereka berpikir ulang untuk kembali memilih Ahok Djarot.

Hal ini terutama melanda para pemilih yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat.

(Baca: Anies: Haji Lulung yang Pegang "Grassroot" PPP di Jakarta)

Karakteristik pemilih seperti itu memang banyak terdapat pada partai Islam, atau berbasis massa Islam, khususnya di PPP dan PKB.

“Jadi kepuasan atas kinerja Ahok Djarot tidak berbanding lurus pada elektabilitas, sebab sebagian pemilih masih mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis mereka dengan adanya kasus dugaan penistaan agama itu," lanjut Qodari.

Halaman:


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com