Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Punya Pengalaman Pahit Urus Sertifikat, Ini Ceritanya...

Kompas.com - 12/04/2017, 17:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo rupanya pernah punya pengalaman pahit soal sulitnya mengurus sertifikat.

Dalam sambutan di acara penyaluran sertifikat kepada 1.998 warga Jawa Barat di Graha Batununggal, Bandung pada Rabu (12/4/2017), Jokowi menceritakan pengalamannya tersebut.

"Saya ingat pada saat saya berumur 34 tahun, alhamdullilah saat itu saya bisa beli tanah 200 meter persegi," ujar Jokowi membuka cerita.

Setelah lunas, Jokowi kemudian kesulitan membuat sertifikat untuk lahannya tersebut.

"Karena masalahnya biaya. Saya mungkin nunggu sekitar tiga tahun, baru saya bisa membayar biaya. Senang sekali saya saat itu," ujar Jokowi.

Tidak mau pengalaman pahitnya itu terulang di masa sekarang ini, Jokowi menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mempermudah pembuatan sertifikat.

Kini, Jokowi mengapresiasi kerja menterinya lantaran untuk urusan sertifikat, masyarakat dapat membuatnya dengan biaya murah dan cepat.

Selain sebagai legalitas kepemilikan lahan, sertifikat juga bisa digunakan sebagai penjamin pinjaman di bank.

Jokowi mengingatkan kepada para penerima sertifikat yang ingin menjadikan sertifikat lahannya sebagai penjamin pinjaman bank supaya didasarkan pada perencanaan yang matang.

"Hati-hati, kalau perhitungannya tidak masuk, jangan dipaksakan. Kalau mau minjam ke bank, hitung yang benar. Jangan sampai nanti enggak bisa nyicil," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar pinjaman tersebut digunakan untuk barang produktif, bukan untuk barang yang bersifat nilai tetap, bahkan berkurang.

"Dipakai untuk beli yang produktif. Jangan mobil atau motor ya. Yang produktif itu misalnya truk, pick up, transportasi barang. Itu bisa menghasilkan. Saya titip itu ya," ujar Jokowi.

Jumlah penerima sertifikat pada Rabu sore, yakni 1.998 orang. Mereka berasal dari 10 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Rinciannya sebagai berikut, 331 orang dari Kota Bandung, 450 orang dari Kabupaten Bandung Barat, 200 orang dari Kabupaten Bandung, 122 orang dari Kabupaten Cimahi, 110 dari Kabupaten Sumedang.

Kemudian, 280 orang dari Kabupaten Purwakarta, 125 orang dari Kabupaten Cianjur, 120 orang dari Kabupaten Sukabumi, 75 orang dari Kota Sukabumi dan 175 orang dari Kabupaten Garut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com